google-site-verification: googlee764d4e3cb0d20cc.html

VIDEO: Tegang! Momen Saat Anggota DPRD Kabupaten Bogor Temui Massa HMI

Ayatullah Humaeni
31 Agu 2026 16:59
Video 0 24
4 menit membaca

INFOPANTULAN.COM, Cibinong – Aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor berlangsung cukup dinamis. Massa bahkan meminta untuk masuk ke dalam gedung dewan guna memastikan langsung keberadaan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, beserta jajaran pimpinan DPRD lainnya, Senin (31/8/2026).

Keinginan tersebut akhirnya mendapat respons dari anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Achmad Yaudin Sogir, yang juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi I.

Setelah melalui diskusi bersama perwakilan massa, sejumlah pendemo diperbolehkan masuk ke dalam gedung dan melihat langsung sejumlah ruangan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, mulai dari ruang Ketua DPRD hingga ruang Wakil Ketua DPRD.

Ketua Umum HMI Cabang Bogor, Muhammad Rizki Munandar, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung keberadaan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor.

“Ya, kami ngecek ruangan. Kami mau ngecek apakah benar ada atau tidak adanya Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Kami cek langsung,” ujar Rizki kepada wartawan.

Menurutnya, pengecekan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembuktian empiris terhadap informasi yang selama ini berkembang mengenai keberadaan pimpinan DPRD.

“Jadi kami pengen ngecek secara empiris bahwa memang ada atau tidak Ketua DPRD,” katanya.

Sogir Minta Massa Tetap Tenang

Di tengah aksi tersebut, Achmad Yaudin Sogir meminta massa HMI untuk tetap tenang dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.

Sogir juga menerima aspirasi yang dibawa para mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Perwakilan HMI kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan kasus korupsi yang tengah menjadi perhatian publik di Kabupaten Bogor.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Bogor menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah harus diperkuat, khususnya dalam merespons berbagai persoalan yang berkaitan dengan dugaan korupsi.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x