Wabup Bogor Targetkan KDMP Hadir di 416 Desa dan 19 Kelurahan, Puluhan Koperasi Mulai Beroperasi
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) agar dapat menjangkau seluruh wilayah, mulai dari desa hingga kelurahan. Hingga saat ini, sebanyak 46 KDMP dilaporkan telah beroperasi, sementara sejumlah lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, mengatakan percepatan pembangunan KDMP menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pemerataan ekonomi masyarakat.
Ia berharap pembangunan koperasi dapat segera diselesaikan secara bertahap di 416 desa dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor.
“Pagi ini ada 46 yang sudah beroperasi. Ada juga yang masih dalam tahap pembangunan. Mudah-mudahan ke depan, di 19 kelurahan dan 416 desa, pembangunannya bisa segera diselesaikan secara bertahap,” ujar Jaro Ade usai meninjau Kopdes di Pakansari, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, pelaksanaan program KDMP membutuhkan proses bertahap, mulai dari kesiapan lahan, pembangunan fisik, hingga kesiapan operasional. Pemerintah daerah juga terus mencermati berbagai kendala yang dihadapi pengelola di lapangan.
Jaro Ade menjelaskan, setiap desa dan kelurahan memiliki karakteristik, potensi, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda. Karena itu, pengembangan koperasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjutnya, siap berkolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Agrinas, untuk menampung aspirasi pengelola sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.
“Secara perlahan kita mendengarkan aspirasi dari manajer dan pengelola operasional, termasuk kendala-kendala di lapangan. Nanti secara bersama-sama, Agrinas dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk ikut membenahi,” katanya.
Selain percepatan pembangunan, Jaro Ade juga menyoroti peluang kerja sama antara Koperasi Merah Putih dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, kebutuhan operasional SPPG berpotensi menjadi peluang usaha bagi koperasi, khususnya dalam penyediaan barang dan kebutuhan yang dapat dipasok dari potensi ekonomi lokal.
Aspirasi tersebut, kata dia, telah dicatat dan akan ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada Bupati Bogor untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kita berharap semua pihak saling mendukung, berkolaborasi, dan terintegrasi dengan para pengusaha. Salah satunya, kebutuhan SPPG bisa dikolaborasikan dengan koperasi, sehingga kebutuhan yang dapat disuplai Koperasi Merah Putih bisa dikembangkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jenis usaha koperasi perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Penyesuaian bidang usaha dan klasifikasi kegiatan usaha atau KBLI juga diperlukan agar operasional koperasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan KDMP adalah ketersediaan lahan. Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukan inventarisasi lahan yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pembangunan koperasi.
Inventarisasi tersebut mencakup berbagai kemungkinan pemanfaatan lahan, termasuk lahan yang berkaitan dengan Perhutani, Taman Nasional, serta PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dengan memperhatikan ketentuan dan kerja sama yang diperlukan.
Namun, persoalan masih muncul ketika terdapat desa yang memiliki kebutuhan pembangunan koperasi, tetapi tidak mempunyai aset pemerintah yang dapat dimanfaatkan.
Menurut Jaro Ade, kondisi tersebut perlu dicarikan solusi bersama pemerintah pusat agar pembangunan KDMP tidak terhambat oleh persoalan ketersediaan lahan.
“Pak Bupati sudah membentuk satgas terkait inventarisasi pertanahan yang bisa dibangun KDMP. Nah, kalau ada lahan tetapi bukan aset pemerintah, solusinya seperti apa? Aspirasi ini yang akan kami bawa kepada pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia berharap langkah penyelesaian persoalan lahan dapat membuka jalan bagi pembangunan koperasi secara menyeluruh di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor.
Jaro Ade menegaskan, pemerintah daerah menyambut pelaksanaan KDMP sebagai bagian dari program Presiden Prabowo Subianto dalam implementasi Asta Cita. Ia berharap koperasi dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi lokal dan memperluas kesempatan usaha.
Terkait rencana kegiatan lain melalui koperasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Jaro Ade menyatakan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai kebijakan dan langkah pelaksanaannya.
Dengan percepatan pembangunan, penyelesaian persoalan lahan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bogor berharap KDMP dapat berkembang menjadi wadah ekonomi masyarakat yang menjangkau wilayah perkotaan hingga pelosok desa.
Pos Terkait
Trending Post
