Ribuan massa demo di DPR RI dorong pengesahan RUU Perampasan Aset, Senayan
INFOPANTULAN.COM – Ribuan massa dari berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat mulai memadati area pintu utama Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis sore, 27 Agustus 2026. Mereka datang bergiliran, membawa spanduk, bendera, hingga mobil komando yang dilengkapi pengeras suara, untuk menyuarakan tuntutan yang sama, yakni desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.
Di lokasi, suasana tampak makin ramai sejak sekitar pukul 14.30 WIB. Tepat di depan gerbang utama DPR RI, tiap aliansi menyampaikan orasi secara bergantian. Dorongan tersebut mengaitkan pengesahan RUU Perampasan Aset dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan ekonomi, sembari menegaskan bahwa momentum audiensi dan dinamika gerakan hari ini turut memengaruhi arus massa.
Ribuan massa memadati pintu utama DPR RI di Senayan
Pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi dari beragam latar belakang, mulai dari organisasi mahasiswa hingga kelompok masyarakat. Mereka tampak bergerak masuk secara bergiliran ke kawasan DPR RI, dengan sejumlah simbol kelompok yang dibawa serta pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan. Kehadiran mobil komando membuat suara orasi terdengar lebih terarah, sehingga pesan gerakan tersampaikan serempak ketika masing-masing aliansi mendapat giliran.
Beberapa kelompok yang terlihat antara lain Aliansi Gerakan Reformasi Agraria, mahasiswa dari Universitas Terbuka, Himpunan Universitas Halmahera, UPI, BSI, Gerakan Rakyat Peduli Bangsa, GMNI, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Nusantara DKI Jakarta, serta sejumlah elemen lainnya. Keragaman ini memberi gambaran bahwa isu yang diangkat tidak hanya menjadi perhatian satu komunitas, tetapi juga disambut oleh berbagai kelompok dengan fokus berbeda, namun berujung pada tuntutan yang sama.
Momen audiensi dan perubahan komposisi massa
Salah satu titik perhatian muncul setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ditarik mundur dari lokasi demo. Perubahan ini terjadi setelah perwakilan AMPB menyelesaikan audiensi dengan anggota parlemen. Secara visual, mundurnya AMPB sempat terasa seperti jeda dalam jalannya aksi, sekaligus menjadi penanda bahwa proses komunikasi dengan pihak legislatif menjadi bagian dari strategi gerakan.
Setelah AMPB mundur, arus massa kemudian disusul oleh kedatangan aliansi lain dalam jumlah yang lebih besar. Peristiwa ini membuat suasana di area pintu gerbang DPR RI tetap hidup dan tidak mereda. Aliansi yang datang kemudian melanjutkan penyampaian orasi, sehingga tuntutan utama tetap menjadi benang merah yang dibawa massa dari awal hingga berita ini diturunkan.
Desakan pengesahan RUU Perampasan Aset jadi fokus utama
Dalam orasi-orasi yang terdengar di lokasi, tuntutan terbesar yang disuarakan adalah desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Massa menilai undang-undang tersebut mendesak untuk memperkuat pemberantasan korupsi, sekaligus mendorong penegakan keadilan ekonomi. Bagi para pengunjuk rasa, isu perampasan aset dipandang sebagai instrumen penting agar pelaku kejahatan korupsi tidak hanya menghadapi konsekuensi pidana, tetapi juga kehilangan manfaat dari hasil tindakannya.
Framing yang dibangun massa juga mengarah pada keterkaitan antara penindakan dan pemulihan ekonomi. Mereka menekankan bahwa keadilan ekonomi perlu ditopang mekanisme hukum yang efektif, sehingga aset yang diduga berasal dari tindak pidana dapat diproses sesuai ketentuan yang akan diatur dalam RUU tersebut. Dengan begitu, tuntutan aksi tidak berhenti pada simbol, melainkan diarahkan pada hasil kebijakan yang diharapkan dapat segera berjalan.
Pengamanan diperketat, ratusan personel disiagakan
Di saat massa terus berdatangan dan memadati area pintu gerbang DPR, kepolisian terlihat memperketat penjagaan. Ratusan personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi, baik di depan maupun di dalam kompleks gedung parlemen. Penempatan personel menjadi faktor penting untuk menjaga jarak dan memastikan situasi tetap kondusif, mengingat konsentrasi massa yang cukup besar dapat memunculkan potensi gesekan bila tidak diatur dengan baik.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi di sekitar lokasi masih menunjukkan suasana yang memanas, terutama karena volume massa yang terus bertambah. Namun, keberadaan pengamanan yang diperketat diharapkan mampu menekan risiko dan menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib.
Implikasi tuntutan massa bagi proses legislasi
Aksi yang melibatkan banyak organisasi biasanya membawa tekanan politik tersendiri terhadap proses legislasi. Ketika tuntutan spesifik, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, disuarakan serentak oleh berbagai elemen, pesan yang sampai menjadi lebih jelas bagi pihak pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, audiensi yang dilakukan AMPB juga menunjukkan bahwa gerakan tidak hanya mengandalkan pengeras suara, tetapi mencoba menempuh jalur komunikasi langsung.
Dengan dinamika massa yang terus berganti aliansi dan tetap mempertahankan isu yang sama, perhatian publik terhadap RUU tersebut berpotensi meningkat. Apalagi, isu perampasan aset kerap dipandang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Karena itu, respons dari lembaga legislatif dan tahapan pembahasan RUU akan menjadi sorotan berikutnya, baik dari kalangan pengunjuk rasa maupun masyarakat luas.
Pos Terkait
Trending Post
