Videotron indoor Rp978 juta per paket dipasang di 9 kecamatan Kabupaten Bogor
INFOPANTULAN.COM – Pengadaan videotron indoor di Kabupaten Bogor masuk tahap rencana untuk 2026, menyasar sembilan kecamatan dengan nilai nyaris Rp1 miliar per paket. Total anggarannya mencapai Rp8.808.524.910, dengan nilai yang sama untuk seluruh paket pengadaan.
Rincian pengadaan ini tertuang dalam data SiRUP LKPP. Setiap kecamatan memperoleh satu paket videotron dengan skema belanja modal alat kantor lainnya, diproses melalui e-purchasing pada E-Katalog versi 6.0. Meski nilai per paket identik, pengerjaan dibagi kepada tiga penyedia berbeda.
Nilai pengadaan videotron indoor 2026 di Kabupaten Bogor
Besaran anggaran per paket adalah Rp978.724.990. Nilai tersebut berlaku untuk sembilan paket yang ditujukan kepada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp8.808.524.910.
Klasifikasi belanja modal alat kantor lainnya menunjukkan bahwa videotron yang dimaksud bukan untuk kebutuhan hiburan publik, melainkan diposisikan sebagai perangkat pendukung kegiatan administrasi maupun rapat di lingkungan pemerintahan kecamatan. Dalam praktiknya, perangkat seperti ini biasanya dipasang di ruang tertentu yang aksesnya terbatas.
Spesifikasi videotron: LED indoor pixed 2.0
Informasi spesifikasi videotron yang beredar menyebutkan jenis LED Indoor Pixed 2.0. Ukuran kabinet disebut 640 milimeter kali 360 milimeter kali 65 milimeter, yang mengarah pada desain untuk pemasangan di ruang indoor dengan jarak pandang pengguna yang relatif dekat.
Dari sisi teknis, perangkat memiliki kerapatan piksel 320 kali 180. Tingkat kecerahan berada pada rentang 600 sampai 900 nits. Rentang kecerahan tersebut lazim untuk penggunaan di dalam ruangan karena pencahayaan biasanya terkontrol, sehingga tidak memerlukan daya optik setinggi videotron outdoor yang harus tetap terlihat jelas di bawah sinar matahari langsung.
Sembilan kecamatan penerima, tiga penyedia pengerjaan
Sembilan kecamatan yang disebut menerima videotron dengan spesifikasi yang sama yaitu Rancabungur, Gunung Sindur, Cigombong, Sukaraja, Cisarua, Tamansari, Kemang, Nanggung, dan Leuwisadeng.
Proses pengadaannya melibatkan tiga penyedia. Bahana Mustika Nusantara menangani paket untuk Rancabungur dan Gunung Sindur. Shahia Permata menjadi penyedia untuk Cigombong, Sukaraja, Cisarua, serta Tamansari. Sementara itu, Insan Kencana Pasundan menggarap paket untuk Kemang, Nanggung, dan Leuwisadeng.
Pembagian ke beberapa penyedia dengan nilai kontrak yang identik dapat dipahami sebagai strategi penataan paket agar pelaksanaan lebih tersebar, namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan publik terkait keseragaman harga dan bagaimana evaluasi spesifikasi dilakukan pada tiap paket.
Status serah terima dan tahapan kontrak
Dari sembilan paket yang direncanakan, empat di antaranya sudah berstatus serah terima, yakni Rancabungur, Cigombong, Sukaraja, dan Kemang. Artinya, pengadaan pada kecamatan-kecamatan tersebut tidak lagi berada pada tahap proses.
Lima paket sisanya masih berstatus on process atau dalam tahap kontrak. Kecamatan yang masuk kategori ini meliputi Gunung Sindur, Cisarua, Tamansari, Nanggung, dan Leuwisadeng. Perbedaan status tersebut menunjukkan bahwa implementasi tidak berlangsung serentak, melainkan mengikuti dinamika administrasi dan pelaksanaan kontrak.
Videotron indoor yang aksesnya terbatas jadi sorotan
Nilai pengadaan yang nyaris mencapai Rp1 miliar per paket memunculkan sorotan, terutama karena videotron yang dimaksud merupakan perangkat indoor untuk lingkungan kantor kecamatan. Dengan karakter indoor, perangkat umumnya tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat umum seperti media informasi luar ruang.
Foto yang beredar disebut memperlihatkan pemasangan di aula atau ruang rapat, misalnya di Kantor Kecamatan Kemang. Dalam konteks ini, videotron lebih berfungsi untuk mendukung kegiatan internal, presentasi, informasi layanan internal, atau kebutuhan penyampaian materi saat rapat. Namun, ketika biaya yang dikeluarkan cukup besar, publik cenderung menuntut kejelasan manfaatnya, termasuk bagaimana perangkat tersebut digunakan dan indikator kinerjanya bagi layanan pemerintahan kecamatan.
Dengan pengadaan yang terjadwal pada Tahun Anggaran 2026, perhatian akan mengarah pada kelanjutan proses, kualitas implementasi di masing-masing kecamatan, serta memastikan bahwa spesifikasi dan kebutuhan operasional perangkat benar-benar selaras dengan tujuan pengadaan.
Pos Terkait
Trending Post
