Dinsos Kota Bogor Tunjukkan Dampak Judi Online ke Bansos untuk KPM Desil 1-4
INFOPANTULAN.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor mengakui adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol), khususnya pada kelompok Desil 1-4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor, Giri Maya Yudistira, menyebut masalah ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, namun pihaknya belum memiliki angka pasti berapa KPM yang bansosnya dinonaktifkan karena kasus tersebut.
Giri menjelaskan, yang terdampak umumnya bukan penerima bansos secara langsung, melainkan anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) atau data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar dalam aktivitas judol. Akibatnya, bansos bisa dihentikan sementara karena sistem memandang keterkaitan data dalam satu keluarga, termasuk ketika orang tua yang menjadi penerima manfaat ikut terkena imbas.
Indikasi judol berdampak pada bansos KPM di Desil 1-4
Dinsos Kota Bogor menyoroti bahwa deteksi keterkaitan judol berkait dengan data keluarga, bukan semata-mata NIK individu penerima manfaat. Dalam praktiknya, ketika satu anggota keluarga terindikasi menggunakan NIK untuk transaksi judol, status penerima bansos di KK yang sama dapat ikut berubah.
Giri mencontohkan kondisi yang sering terjadi, misalnya penerima manfaat merupakan lansia yang tidak melek teknologi, tidak memiliki ponsel, lalu tiba-tiba bansosnya dinonaktifkan. Situasi seperti ini muncul karena pihak sistem melihat keterkaitan data NIK dalam satu keluarga, sehingga dampaknya bisa langsung terasa pada orang tua yang seharusnya menjadi penerima jaminan sosial.
Belum ada angka pasti, Dinsos masih menunggu data spesifik
Meski mengakui adanya indikasi tersebut, Dinsos Kota Bogor menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka belum memegang data rinci mengenai jumlah KPM yang bansosnya dihentikan akibat judol. Giri menegaskan, pihaknya belum dapat menyebutkan nominal karena data spesifik belum tersedia di sisi Dinsos.
Ketidaktersediaan angka ini penting karena menentukan langkah lanjutan yang lebih tepat, termasuk pendampingan KPM yang terdampak dan penanganan administratif agar tidak terjadi kesalahan sasaran. Tanpa data detail, pemetaan dampak di lapangan menjadi lebih sulit dilakukan, baik untuk kebutuhan verifikasi maupun untuk komunikasi kepada warga.
Jalur pemulihan: hak sanggah satu kali dengan bukti otentik
Untuk warga yang merasa terdampak karena penyalahgunaan NIK atau dugaan kebocoran data, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyediakan mekanisme pemulihan. Giri menyebut adanya jalur pemulihan berupa hak sanggah satu kali, dengan syarat warga menyertakan bukti-bukti otentik bahwa mereka tidak terlibat secara langsung.
Skema ini menjadi penyeimbang agar penghentian sementara tidak langsung berujung pada kehilangan manfaat jangka panjang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan warga dalam menyiapkan dokumen pembuktian, serta ketelitian proses verifikasi oleh petugas. Bagi keluarga rentan, pendampingan administrasi menjadi faktor yang menentukan apakah hak sanggah bisa diproses dengan lancar.
Perlinsos Digital dan pembersihan data besar-besaran
Di sisi perbaikan sistem, pemerintah pusat tengah menguji coba aplikasi Perlinsos Digital yang mengintegrasikan data dari lebih dari 15 kementerian dan lembaga. Giri menyebut integrasi tersebut melibatkan berbagai institusi, termasuk PPATK, OJK, Samsat, BPN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, hingga BKN.
Menurutnya, Kota Bogor telah masuk dalam Tahap II uji coba Perlinsos Digital. Tujuan pengujian dan integrasi data ini, termasuk untuk meningkatkan ketepatan data jaminan sosial agar kebijakan penyaluran lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah pusat juga melakukan pembersihan data besar-besaran, langkah yang diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan akibat data yang tidak akurat atau terhubung pada aktivitas yang tidak semestinya.
Dasar pertimbangan: nilai taruhan dan korelasi penerima dalam satu KK
Giri menambahkan bahwa penghentian atau penghentian sementara bansos berkaitan dengan penilaian kemampuan ekonomi yang diasosiasikan dari aktivitas taruhan. Pemerintah pusat menilai warga yang mampu memasang taruhan judi online mulai dari kisaran Rp100 ribu hingga di atas Rp10 juta, secara ekonomi tergolong mampu, sehingga tidak lagi diprioritaskan sebagai penerima jaminan sosial.
Ia juga mengungkapkan gambaran nasional dari data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Sosial. Korelasi pelaku judol penerima bansos didominasi oleh hubungan anak sebanyak 1.082.000 jiwa, disusul kepala keluarga 458.000 jiwa, dan pasangan atau suami atau istri 40.000 jiwa dalam satu KK. Untuk tingkat provinsi, Jawa Barat disebut menjadi yang tertinggi dengan 336.000 KK yang dinonaktifkan, disusul Jawa Tengah 235.000 KK dan Jawa Timur 116.000 KK.
Dalam catatan transaksi, jenis kanal yang tercatat paling banyak adalah e-wallet DANA sebanyak 1,3 juta transaksi, diikuti BCA 196.000 transaksi, serta e-wallet lain seperti GoPay, SeaBank, Mandiri, OVO, dan BRI. Informasi ini memperlihatkan bahwa penanganan tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi, melainkan perlu perbaikan data serta mekanisme verifikasi yang lebih kuat.
Bagi warga Kota Bogor, situasi ini menegaskan pentingnya memastikan data kependudukan aman dan dipahami penggunaannya dalam lingkungan keluarga. Sementara bagi Dinsos, tantangannya adalah memastikan proses verifikasi dan hak sanggah berjalan cepat dan adil, agar bantuan tetap tepat sasaran dan tidak merugikan keluarga yang terdampak karena faktor di luar kendali mereka.
Pos Terkait
Trending Post
