Suahasil Nazara Dilantik Menjadi Menteri Keuangan, Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa
INFOPANTULAN.COM – Suahasil Nazara resmi menduduki jabatan Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi tersebut. Suahasil dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 14 September 2026, dan pengangkatannya tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 untuk sisa masa jabatan kabinet 2024-2029.
Dengan pergantian ini, Suahasil menjadi Menteri Keuangan ketiga pada pemerintahan Prabowo setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sebelumnya menjabat sekitar satu tahun sebelum akhirnya digantikan pada tanggal yang sama, 14 September 2026.
Suahasil Nazara, ekonom akademisi yang lama berkutat dengan kebijakan fiskal
Nama Suahasil bukan figur baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia dikenal sebagai ekonom sekaligus akademisi yang sejak lama menekuni isu kebijakan ekonomi dan fiskal, baik lewat aktivitas pengajaran maupun perumusan gagasan kebijakan.
Suahasil memulai karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999. Pada 2009, ia meraih status profesor di bidang Ilmu Ekonomi. Dari sisi pendidikan, ia menyelesaikan program Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994, lalu melanjutkan studi Master of Science di Cornell University, Amerika Serikat, pada 1997.
Ia kemudian menempuh pendidikan doktoral di University of Illinois at Urbana-Champaign dan meraih gelar PhD bidang ekonomi pada 2003. Di lingkungan FEB UI, Suahasil pernah memegang sejumlah peran akademik, termasuk Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Kepala Lembaga Demografi, hingga Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.
Perjalanan dari akademisi ke lingkaran kebijakan, termasuk BKF
Langkah Suahasil menuju posisi kebijakan publik tidak datang secara mendadak. Sebelum memegang peran strategis di Kementerian Keuangan, ia lebih dulu terlibat dalam berbagai tim dan kerja lintas sektor yang bersinggungan dengan agenda fiskal dan penanggulangan masalah ekonomi.
Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009 hingga 2011. Setelah itu, ia menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010 hingga 2015, serta duduk sebagai anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013 hingga 2014.
Pada 2015, Suahasil mulai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Setahun kemudian, tepatnya 31 Oktober 2016, ia dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Periode ini menjadi salah satu titik penting karena BKF merupakan unit strategis yang berperan dalam merumuskan kebijakan fiskal.
Pengalaman itu juga terlihat dari cara Suahasil menyikapi pembahasan anggaran. Saat mengulas APBN 2019, ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak cukup hanya mengejar target penerimaan, tetapi harus dipahami secara utuh mencakup penerimaan, belanja, defisit, dan pembiayaan.
Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, kembali dipercaya pada era Prabowo
Karier Suahasil di Kementerian Keuangan kemudian naik ke level yang lebih tinggi. Pada 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Indonesia Maju.
Ketika Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih, Suahasil kembali dipercaya memegang peran yang sama. Ia dilantik kembali pada 21 Oktober 2024 dan berada di jajaran Wakil Menteri Keuangan bersama Thomas A.M. Djiwandono serta Anggito Abimanyu.
Dari rentetan tersebut, Suahasil bisa dipahami sebagai “orang lama” di Kementerian Keuangan, bukan figur yang baru masuk saat terjadi perubahan kursi Menteri Keuangan. Ia sudah bertahun-tahun berada di struktur kementerian, mempelajari bagaimana kebijakan fiskal dirumuskan, sekaligus bagaimana kebijakan itu dijalankan dalam praktik.
Sehari-hari sebelum dilantik, Suahasil sudah membahas RAPBN 2027
Menariknya, beberapa hari menjelang pelantikan menjadi Menteri Keuangan, Suahasil masih berstatus Wakil Menteri Keuangan dan aktif menyampaikan pandangan pemerintah terkait kondisi APBN. Pada 1 September 2026, ia menyebut perekonomian Indonesia dan APBN tetap resilien meski menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Ia menyatakan APBN telah disiapkan dengan ruang untuk menyerap berbagai risiko dan guncangan. Dalam kesempatan yang sama, Suahasil juga menjelaskan sejumlah asumsi RAPBN 2027, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta defisit 2,4 persen terhadap PDB.
Angka defisit 2,4 persen menjadi perhatian karena pemerintah ingin tetap mendorong pertumbuhan sambil menjaga kesinambungan fiskal. RAPBN 2027 juga ditargetkan memiliki pendapatan negara Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun, dengan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Kini, angka-angka tersebut tidak lagi sebatas paparan sebagai wakil menteri. Suahasil harus ikut bertanggung jawab langsung atas arah kebijakan dan eksekusi fiskal yang mengikuti kerangka RAPBN 2027.
Kursi Menteri Keuangan yang lebih berat: dari APBN, penerimaan, hingga pajak dan bea cukai
Perubahan jabatan dari Wakil Menteri Keuangan ke Menteri Keuangan membawa konsekuensi yang berbeda. Suahasil kini berhadapan langsung dengan rangkaian persoalan besar, mulai dari penerimaan negara, belanja pemerintah, pembiayaan, utang, hingga perpajakan dan kepabeanan, termasuk menjaga kredibilitas APBN.
Tekanan itu makin nyata karena pemerintah menjalankan program-program prioritas yang membutuhkan dukungan fiskal. Di saat yang sama, ruang fiskal harus tetap dijaga agar APBN tidak kehilangan daya tahan ketika menghadapi tekanan ekonomi global.
Pengalaman Suahasil di bidang kebijakan fiskal menjadi modal penting. Namun, rekam jejak panjang juga akan memunculkan ekspektasi publik: apakah pendekatan yang selama ini ia bangun saat menjadi pengarah kebijakan mampu diterjemahkan menjadi keputusan yang konkret setelah ia memegang kendali penuh atas Kementerian Keuangan.
Implikasi pergantian Purbaya: arah pajak dan reformasi bea cukai masih jadi perhatian
Pergantian dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil turut menimbulkan pertanyaan soal kelanjutan arah kebijakan, terutama di sektor pajak dan bea cukai. Purbaya dikenal cukup vokal mendorong peningkatan penerimaan negara serta pembenahan administrasi perpajakan dan reformasi Bea Cukai.
Selama menjabat, Purbaya juga pernah menyampaikan rencana pembenahan besar terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang menyatakan pergantian tersebut secara langsung terkait perubahan kebijakan pajak atau reformasi bea cukai.
Karena itu, terlalu dini untuk memastikan apakah Suahasil akan meneruskan seluruh pendekatan yang sudah berjalan, atau membawa gaya kebijakan yang berbeda. Yang bisa dicermati, ia tidak datang dari luar sistem, melainkan membawa pengalaman panjang dari akademisi, memimpin BKF, menjadi Wakil Menteri Keuangan, hingga akhirnya dipercaya menjadi Menteri Keuangan.
Dengan penunjukan ini, Suahasil menghadapi tantangan yang lebih luas: menjaga kredibilitas APBN, mengawal RAPBN 2027, memastikan penerimaan negara tetap kuat, serta menentukan arah kebijakan fiskal setelah pergantian dari Purbaya.
Pos Terkait
Trending Post
