TKD Dipangkas, Pemkot Bogor Minta Menkeu Baru Evaluasi dan Setarakan Layanan Transportasi
INFOPANTULAN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik untuk mengevaluasi kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Permintaan itu muncul setelah Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan Suahasil Nazara pada Senin, 14 September 2026.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menilai kebijakan TKD seharusnya mempertimbangkan kemampuan fiskal tiap daerah. Ia juga menekankan perlunya dukungan anggaran untuk sektor transportasi publik di wilayah penyangga, khususnya kawasan Jabodetabek, agar tingkat layanan tidak timpang dengan Jakarta.
Evaluasi TKD, kemampuan fiskal daerah jadi pertimbangan
Dedie menyampaikan bahwa kepala daerah pada dasarnya berharap transfer daerah dapat dipertimbangkan untuk dicairkan sebagaimana mestinya. Menurutnya, persoalan TKD tidak bisa dipandang seragam karena kondisi keuangan setiap daerah berbeda-beda. Kota Bogor, lanjutnya, tetap memiliki ruang fiskal yang relatif aman, namun ia berharap pengurangan TKD dapat ditinjau ulang.
Ia juga menilai, kebijakan fiskal seharusnya menjaga rasa keadilan dan pemerataan dampak pembangunan. Jika TKD dipotong tanpa memperhitungkan kapasitas daerah, pelayanan publik berpotensi ikut terpengaruh, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada dukungan pusat.
Dukungan anggaran transportasi publik Jabodetabek harus merata
Fokus perhatian Pemkot Bogor bukan hanya soal kelancaran TKD, tetapi juga penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Dedie menyoroti sektor transportasi publik di Jabodetabek sebagai contoh nyata kebutuhan dukungan yang spesifik. Ia menilai layanan transportasi di wilayah sekitar Jakarta perlu diseimbangkan agar tidak terjadi ketimpangan kualitas.
Dedie menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus dari Kementerian Keuangan diperlukan agar level pelayanan transportasi publik antara Jakarta dan wilayah penyangga bisa setara. Ia menekankan bahwa ketimpangan tidak semestinya dibiarkan, karena mobilitas masyarakat lintas wilayah berdampak langsung pada keseharian dan akses layanan.
Prinsip pemerataan pembangunan dan anti-egoisme sektoral
Dalam pandangannya, pemerintah perlu berlaku adil dan merata dalam pendistribusian keuangan negara. Dedie menilai kebutuhan kota itu beragam dan tidak sedikit, tetapi pemerintah tidak boleh mengutamakan kepentingan sempit atau egoisme sektoral. Ia menyoroti bahwa distribusi anggaran harus menjangkau provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, termasuk daerah yang berada di pelosok, tertinggal, dan terluar.
Dedie juga mengaitkan isu fiskal dengan semangat nasionalisme. Ia berharap kebijakan keuangan negara tetap memperkuat rasa patriotisme dan nasionalisme, bukan sekadar mengejar efisiensi yang berujung pada ketidakmerataan. Baginya, pemerataan dalam bidang fiskal adalah bagian dari upaya menjaga agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.
Harapan Pemkot Bogor terhadap Menkeu baru setelah pergantian
Dengan adanya pergantian Menteri Keuangan, Pemkot Bogor mendorong agar evaluasi kebijakan TKD dilakukan kembali. Dedie menegaskan bahwa kebijakan yang menyangkut transfer daerah perlu ditinjau agar daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata. Ia berharap Menkeu baru mempertimbangkan kembali pengurangan TKD yang sebelumnya diterapkan.
Ia juga menilai penyelarasan kebijakan pusat dan daerah harus berjalan, termasuk dalam perencanaan dukungan anggaran untuk sektor-sektor strategis. Transportasi publik di kawasan Jabodetabek menjadi salah satu isu yang dianggap krusial karena menyangkut layanan bagi masyarakat lintas wilayah dan kebutuhan operasional yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada kemampuan daerah.
Implikasi kebijakan TKD bagi layanan publik daerah
Jika pemangkasan TKD tidak dievaluasi, Pemkot Bogor mengkhawatirkan dampaknya pada kualitas layanan publik yang membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan. Meski ruang fiskal Kota Bogor relatif aman, Dedie tetap berharap sebagian TKD yang telah dikurangi dapat dikembalikan agar program pembangunan dapat berjalan lebih stabil.
Dalam konteks Jabodetabek, ketimpangan layanan transportasi juga berpotensi memunculkan persoalan baru, seperti perbedaan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat di wilayah penyangga. Karena itu, evaluasi TKD sekaligus dukungan anggaran khusus dinilai penting agar standar pelayanan antarwilayah bisa bergerak seiring, bukan saling tertinggal.
Pos Terkait
Trending Post
