Pemkot Bogor Siapkan Program Bedah Rumah untuk 2.909 RTLH, Total Sasaran 4.909 Rumah
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan intervensi terhadap ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang 2026. Jika seluruh program digabungkan, jumlah rumah yang menjadi sasaran penanganan diperkirakan mencapai 4.909 unit.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat menghadiri sosialisasi tata kelola Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Tidak Tunai (BSTT), serta program bedah rumah Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 di Amanuba Hotel and Resort Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (23/9/2026).
Dedie menjelaskan, sebanyak 2.909 rumah akan mendapatkan intervensi melalui berbagai sumber bantuan. Di antaranya berasal dari APBD Kota Bogor, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, bantuan Rutilahu Provinsi Jawa Barat, hingga bantuan dari sejumlah lembaga dan korporasi.
“Secara keseluruhan bedah rumah dan RTLH dari APBD Kota Bogor, kemudian BSPS dan juga CSR dari beberapa lembaga itu 2.909 unit yang akan diintervensi,” kata Dedie.
Menurutnya, besaran bantuan yang diterima setiap rumah berbeda-beda sesuai dengan jenis programnya. Untuk program bedah rumah, bantuan dapat mencapai Rp100 juta per unit. Sementara bantuan RTLH berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta dan BSPS rata-rata sebesar Rp20 juta.
“Ini bantuan dari BSPS, RTLH, kemudian bantuan dari Budha Suci, Rutilahu Provinsi, dari Tirta Pakuan, dari berbagai bantuan lain, baik perorangan maupun korporasi. Totalnya 2.909 titik rumah dengan variasi bantuan keuangan yang berbeda-beda,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bogor juga tengah menginventarisasi tambahan sekitar 2.000 rumah yang berkaitan dengan penanganan penyakit tuberkulosis (TBC). Program tersebut disiapkan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dengan demikian, total sasaran intervensi perumahan yang diproyeksikan Pemkot Bogor pada tahun ini mencapai sekitar 4.909 rumah.
“Belum lagi kami akan intervensi 2.000 titik rumah yang ada korelasi dengan penderita TBC dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Kementerian Perumahan. Jadi sedang berproses, sedang diinventarisasi titik-titiknya di mana saja,” ujarnya.
Dedie menekankan, besarnya jumlah bantuan yang disiapkan harus diimbangi dengan ketepatan data penerima. Karena itu, pihak kecamatan, kelurahan hingga kasi kemasyarakatan diminta memahami mekanisme dan persyaratan administrasi sebelum bantuan disalurkan.
“Tentu kami menginginkan kasi Kemas, lurah, camat dan semuanya memahami bahwa semua bantuan ini harus memenuhi persyaratan administrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses pendataan dan penyaluran bantuan harus dilakukan secara transparan serta akuntabel agar setiap program benar-benar menyasar rumah yang membutuhkan.
“Maka dari itu kami sosialisasikan terlebih dahulu. Ini harus transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
