
INFOPANTULAN.COM, SEMARANG – Kemendukbangga/BKKBN bersama Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya perencanaan keluarga dan pencegahan stunting dalam sosialisasi Program Bangga Kencana di Desa Kradon Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Haris menyatakan keluarga merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak hanya berkaitan dengan perencanaan keluarga, tetapi juga upaya membangun keluarga yang sehat dan tangguh.
“Harta kita paling berharga adalah keluarga. Perhatikan istri, suami, dan anak-anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Dalam konteks itu, sosialisasi Bangga Kencana menjadi sarana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan keluarga dan pentingnya perencanaan keluarga.
Haris juga mengingatkan masyarakat agar menghindari empat kondisi berisiko yang dikenal sebagai 4T, yakni terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak anak. Pemahaman tersebut diharapkan mendorong masyarakat lebih cermat merencanakan kehamilan serta menjaga kesehatan ibu dan anak.
Ia menambahkan, keluarga berkualitas memerlukan keterlibatan masyarakat dan pemahaman yang baik mengenai waktu yang tepat untuk menikah dan merencanakan kehamilan.
Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Iwan Dwiantoro menjelaskan, BKKBN kini telah bertransformasi menjadi kementerian sehingga pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga diarahkan menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Program Bangga Kencana, kata Iwan, menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga melalui edukasi kesehatan, pemenuhan gizi, perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting.
Pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Semarang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader masyarakat, keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya itu difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, serta keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.
Pencegahan dilakukan sejak dini, mulai dari masa remaja dan calon pengantin, kehamilan, persalinan, hingga masa pertumbuhan anak. Langkah yang ditempuh meliputi peningkatan pengetahuan keluarga tentang gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian ASI dan makanan pendamping ASI (MPASI) yang sesuai, imunisasi, serta peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
Iwan menekankan peran Posyandu dan kader desa dalam menyampaikan edukasi, mengajak warga mengakses layanan kesehatan, memantau pertumbuhan balita, serta melaporkan kepada tenaga kesehatan jika ada anak atau keluarga yang memerlukan tindak lanjut.
Selain itu, pendataan dan pemantauan keluarga berisiko stunting secara berkelanjutan diperlukan agar pemerintah desa dan daerah dapat menentukan sasaran intervensi, mengalokasikan program, dan memastikan bantuan serta layanan kesehatan tepat sasaran.
Kader Desa Penggerak Keluarga Pencegah Stunting berperan sebagai penghubung antara program pemerintah dan masyarakat. Mereka diharapkan meningkatkan kesadaran keluarga tentang pola hidup sehat, pemenuhan gizi, dan pengasuhan yang tepat bagi ibu dan anak melalui edukasi, pendampingan, pemantauan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan.
Materi edukasi kader mencakup pemeriksaan kehamilan, konsumsi makanan bergizi, ASI eksklusif, MPASI sesuai kebutuhan anak, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, serta penerapan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Pencegahan stunting, menurut pemaparan tersebut, perlu dimulai sejak remaja dan sebelum kehamilan, berlanjut selama kehamilan, hingga anak berusia di bawah lima tahun.
Melalui sosialisasi ini, sinergi antara pemerintah, DPR RI, BKKBN, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan keluarga berkualitas, memperkuat ketahanan keluarga, dan menekan angka stunting secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang Dewanto Leksono WS.

