
INFOPANTULAN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah. Pengakuan ini diberikan atas pelaksanaan bedah rumah dan skema bantuan yang memperkuat akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penghargaan terbaik pertama tingkat kota tersebut diterima Wali Kota Bogor Dedie Rachim dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II di Bali pada Jumat, 28 Agustus 2026. Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dedie Rachim menegaskan, Pemkot Bogor menjalankan program bantuan perumahan yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Salah satu pendekatan yang dinilai membantu percepatan adalah bedah rumah, baik melalui skema bantuan langsung maupun melalui alternatif pembiayaan yang melibatkan dukungan dari pihak swasta melalui CSR.
Dalam praktiknya, program perumahan tidak hanya berhenti pada perbaikan rumah, tetapi juga diarahkan pada model hunian yang lebih terukur untuk menjawab kebutuhan warga. Pemkot Bogor, misalnya, menyediakan rumah susun sewa (Rusunawa) yang dapat menampung 300 kepala keluarga di dua lokasi, yaitu wilayah Menteng, Kecamatan Bogor Barat, dan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara.
Dedie menyebut Rusunawa sebagai langkah yang dinilai sejalan dengan konsep percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan. Model sewa dinilai memberi ruang bagi masyarakat menengah ke bawah agar tetap memperoleh tempat tinggal yang layak tanpa harus langsung memikul beban kepemilikan rumah.
Selain Rusunawa, Pemkot Bogor juga memiliki program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada periode 2019 hingga 2024, program ini disebut telah memperbaiki 26.000 rumah. Program RTLH kemudian dilanjutkan pada 2025 hingga 2026, dengan penyusunan penerima yang merujuk pada data dari tingkat wilayah serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.
Di sisi lain, konsep bedah rumah menawarkan ruang penanganan yang lebih komprehensif. Dedie menjelaskan bahwa bantuan RTLH berada pada kisaran Rp7 juta hingga Rp11 juta, sedangkan bedah rumah dialokasikan sekitar Rp100 juta. Dengan besaran anggaran tersebut, perbaikan diharapkan mampu mencakup aspek yang lebih luas, termasuk kualitas bangunan, pencahayaan, serta sirkulasi udara.
Wali Kota Bogor menekankan bahwa ketepatan sasaran merupakan fondasi utama program. Bantuan perumahan diberikan kepada masyarakat pada kategori desil 1 hingga 5, serta memiliki alas hak yang jelas. Pendekatan ini bertujuan agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar pihak yang membutuhkan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah di level paling dekat dengan warga. Penentuan penerima, pemetaan kebutuhan, hingga proses pendataan diharapkan berjalan melalui kerja aktif pemerintah daerah bersama perangkat di kelurahan, termasuk RT/RW. Dengan pola tersebut, kebutuhan bisa diidentifikasi lebih akurat dan mengurangi risiko bantuan tidak tepat sasaran.
“Dengan program Bedah Rumah, insyaallah akan lebih sempurna, baik dari pencahayannya, kemudian sirkulasi udaranya, kemudian juga dari kualitas bangunannya,” ujar Dedie Rachim.
Untuk menggambarkan konsistensi program, Pemkot Bogor menyebut realisasi bantuan sosial RTLH pada tahun 2025. Pada tahun tersebut, bantuan diberikan kepada 2.122 rumah, dengan rincian 257 rumah berada di kawasan kumuh dan 1.856 rumah di luar kawasan kumuh.
Sementara itu, pada 2026, RTLH ditargetkan sebanyak 1.138 unit, dengan rincian 216 unit di kawasan kumuh dan 922 unit di luar kawasan kumuh. Di tahun yang sama juga disebut ada 6 unit yang dijalankan melalui program bedah rumah. Selain skema tersebut, Pemkot Bogor menyebut alternatif pembiayaan melalui CSR Buddha Tzu Chi sebanyak 204 unit rumah pada 2026.
Dedie menambahkan bahwa penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi atas langkah Pemkot Bogor dalam menjalankan berbagai program perumahan. Ia menyampaikan rasa syukur dan menilai capaian tersebut menjadi penyemangat bagi perangkat daerah serta seluruh warga yang ikut mendukung implementasi program.
Di luar program perbaikan rumah dan RTLH, Pemkot Bogor juga menyiapkan empat titik lokasi yang diajukan kepada Kementerian PKP melalui skema bantuan dari Kemendagri untuk dibangun hunian vertikal. Jika rencana tersebut terealisasi, target pemenuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, termasuk di Kota Bogor, diharapkan makin terasa manfaatnya.
Wali Kota Bogor juga menegaskan komitmen keberlanjutan program. Ia menyatakan bahwa program yang sudah berjalan perlu diteruskan dan ditingkatkan agar perhatian pemerintah kepada masyarakat tetap konsisten, terutama bagi warga yang membutuhkan dukungan perumahan.

