Kerja sama pertahanan Indonesia-China meluas, Prabowo-RI bertemu Wang Yi dan Dong Jun
INFOPANTULAN.COM – Pada Jumat, 21 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Pertahanan China Dong Jun di Jakarta. Pertemuan ini terjadi setelah Dialog 2+2 yang mempertemukan kementerian luar negeri dan pertahanan kedua negara, menandai babak baru hubungan Indonesia dan China yang makin strategis.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan keinginan agar kerja sama Indonesia-China diperluas secara menyeluruh, tidak hanya pada politik dan ekonomi, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus pembahasan kemudian mengarah pada peningkatan kerja sama pertahanan, penguatan sektor mineral strategis, hingga agenda teknologi dan kecerdasan buatan, termasuk perhatian pada isu keamanan di kawasan Laut China Selatan.
Dialog 2+2 di Jakarta jadi panggung perluasan agenda Indonesia-China
Pertemuan tingkat tinggi di Jakarta memperlihatkan arah kebijakan kedua negara yang mulai bergerak lintas sektor. Jika sebelumnya kerja sama bilateral lebih banyak dikenal melalui investasi, perdagangan, dan proyek infrastruktur, kali ini percakapannya melebar ke bidang yang lebih sensitif dan berdampak langsung pada kapasitas nasional.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berharap memperkuat kerja sama strategis secara menyeluruh dengan China, mencakup politik, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebutan beberapa bidang itu penting karena menunjukkan bahwa kerja sama tidak berdiri sendiri pada satu isu, melainkan saling terkait, dari kebutuhan industri hingga kesiapan pertahanan.
Kerja sama pertahanan: latihan bersama, pertukaran perwira, hingga industri amunisi
Menteri Pertahanan China Dong Jun dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin sepakat meningkatkan kerja sama pertahanan. Kesepakatan tersebut mencakup peningkatan latihan militer bersama, pertukaran perwira, hingga pengembangan industri pertahanan.
Salah satu rencana yang paling menonjol adalah pembangunan fasilitas produksi amunisi bersama di Indonesia. Rencana ini disebut dirancang mulai beroperasi pada 2027, dengan kemungkinan melibatkan transfer teknologi dari China.
Dari sudut pandang industri, langkah semacam ini bisa menjadi jalan untuk memperkuat ekosistem pertahanan dalam negeri, bukan sekadar membeli kebutuhan. Namun, rencana fasilitas produksi juga menuntut kesiapan regulasi, standar keselamatan, serta penguatan pengawasan agar proses produksi selaras dengan kebutuhan operasional dan tata kelola industri strategis.
Mineral strategis dan hilirisasi: nikel, timah, tembaga, emas, bauksit
Selain pertahanan, mineral strategis menjadi bagian penting dalam pembahasan kedua negara. Dalam pertemuan itu, kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral dibicarakan, termasuk komoditas seperti nikel, timah, tembaga, emas, dan bauksit.
Relevansinya bagi Indonesia terletak pada agenda hilirisasi. Ketika kerja sama mineral diperluas, Indonesia berpeluang mendorong nilai tambah di dalam negeri melalui pengolahan dan rantai produksi yang lebih panjang, sekaligus menjaga posisi tawar dalam pasar bahan baku industri.
Perluasan kerja sama juga disebut merambah sektor yang berkaitan dengan kebutuhan industri, termasuk teknologi dan bidang lain yang mendukung produktivitas. Bagi pembaca, dampaknya dapat terasa lewat potensi peningkatan aktivitas di sektor pertambangan dan turunan industrinya, yang pada praktiknya berpengaruh pada serapan tenaga kerja, perputaran ekonomi lokal, serta dinamika harga komoditas yang berkaitan dengan rencana produksi.
Teknologi dan AI masuk agenda bilateral, termasuk rencana untuk transformasi digital
Kerja sama Indonesia-China tidak berhenti pada sektor tradisional. Pembahasan juga mencakup teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta sektor maritim. Masuknya AI ke agenda bilateral menunjukkan orientasi yang lebih jauh, karena teknologi semacam ini berkaitan dengan efisiensi industri, pengolahan data, dan pengembangan layanan berbasis sistem.
Bagi Indonesia, kerja sama teknologi bisa menjadi pengungkit percepatan transformasi digital dan penguatan kapasitas industri. Tantangannya, tentu saja, ada pada kesiapan sumber daya manusia, standar integrasi sistem, serta kemampuan industri lokal menyerap dan mengembangkan teknologi agar tidak berhenti pada penggunaan, melainkan berlanjut pada inovasi.
Keamanan kawasan Laut China Selatan tetap dibahas, ASEAN disebut sentral
Meski fokus hubungan bilateral makin luas, isu keamanan kawasan tetap menjadi perhatian. Indonesia dan China kembali mendorong penyelesaian Code of Conduct untuk Laut China Selatan melalui kerangka ASEAN-China.
Kedua pihak juga mendukung implementasi penuh Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, sembari menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dalam menjaga keamanan kawasan. Bagi Indonesia, situasi ini relevan karena menyangkut kepentingan nasional di wilayah maritim, termasuk aspek keamanan, stabilitas aktivitas pelayaran, dan kepastian aturan di kawasan.
Dengan hubungan ekonomi dan pertahanan yang makin intens bersama China, diplomasi Indonesia di kawasan perlu bergerak lebih aktif agar kepentingan nasional tetap terjaga, terutama dalam forum regional yang menuntut konsistensi sikap dan koordinasi.
Prinsip bebas aktif tetap dijaga, Indonesia diposisikan sebagai penyeimbang
Di tengah perluasan kerja sama dengan Beijing, pemerintah Indonesia tetap menegaskan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Pendekatan ini berarti Indonesia tidak menempatkan diri sebagai bagian dari blok tertentu, melainkan membangun kerja sama berdasarkan kepentingan nasional.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menilai pendekatan tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang di tengah persaingan negara-negara besar. Ia menyebut Indonesia tidak membatasi diri untuk berdialog dan berkolaborasi dengan kekuatan mana pun selama kerja sama berpijak pada asas saling menghormati dan membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional.
Dalam praktiknya, prinsip ini menjadi penting karena kerja sama lintas sektor, termasuk yang menyentuh pertahanan dan teknologi, menuntut kehati-hatian agar hubungan strategis tetap sejalan dengan prioritas domestik serta arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Pos Terkait
Trending Post
