Komisi II DPRD Kota Bogor Minta Proyek Trase Baru Batutulis Jadi Contoh Pembangunan Profesional
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor meminta pelaksanaan proyek pembangunan trase baru Jalan Batutulis menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang mengedepankan profesionalisme, kepatuhan terhadap aturan, serta keselamatan masyarakat.
Pengawasan terhadap proyek strategis tersebut dinilai harus diperketat mengingat besarnya nilai investasi yang digelontorkan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, memberikan apresiasi kepada Wali Kota Bogor atas sikap tegas yang akan memberikan teguran kepada kontraktor apabila terbukti lalai dalam menjalankan pekerjaan di lapangan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Bogor yang akan memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana proyek Trase Baru Batutulis apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan,” kata Rifki, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, proyek berskala besar harus menjadi tolok ukur kualitas pembangunan di Kota Bogor, baik dari sisi teknis maupun kepatuhan terhadap regulasi.
“Proyek strategis dengan nilai investasi yang besar harus menjadi contoh pelaksanaan pembangunan yang profesional, taat aturan, serta mengedepankan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Rifki menegaskan, setiap kontraktor memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah diatur dalam kontrak. Kewajiban tersebut mencakup aspek teknis pekerjaan, administrasi, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengamanan area proyek, hingga upaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan warga sekitar.
“Kami mengingatkan bahwa setiap kontraktor memiliki kewajiban memenuhi seluruh aspek teknis, administrasi, keselamatan kerja (K3), pengamanan lingkungan proyek, hingga mitigasi dampak terhadap warga sekitar. Hal-hal tersebut bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pekerjaan,” tegasnya.
Tak hanya kontraktor, Komisi II juga meminta aparat kewilayahan ikut berperan aktif mengawasi jalannya proyek. Camat dan lurah diharapkan turun langsung memantau pelaksanaan pekerjaan sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah apabila muncul persoalan di lapangan.
“Kami juga meminta aparat kewilayahan, khususnya camat beserta jajaran lurah, agar tidak hanya menjadi penonton. Camat harus hadir sebagai pengawas di wilayahnya, aktif memantau pelaksanaan proyek, menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, serta memastikan seluruh kewajiban kontraktor dipenuhi,” tuturnya.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sehingga tidak berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks.
“Kehadiran pemerintah di tingkat wilayah sangat penting agar potensi persoalan dapat diselesaikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
