Perubahan APBD 2026 Tuntas, Pemkab Bogor Diminta Tancap Gas Jalankan Program Prioritas
INFOPANTULAN.COM, BOGOR– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah merampungkan perubahan parsial ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dengan selesainya penyesuaian anggaran tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diminta segera mempercepat pelaksanaan program prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengatakan seluruh proses pergeseran anggaran telah selesai. Saat ini, fokus pemerintah daerah beralih pada tahap pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah.
“Perubahan parsial ketiga sudah selesai. Sekarang para pengguna anggaran tinggal menjalankan masing-masing program yang sudah ditetapkan,” ujar Wildan, Rabu (15/7/2026).
Wildan menjelaskan, terdapat sejumlah penyesuaian dalam APBD murni 2026. Salah satu perubahan terbesar adalah pembatalan pembangunan Hotel Asrama Haji senilai Rp120 miliar pada tahun ini. Anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung berbagai program prioritas di sejumlah OPD.
Dari total anggaran yang dialihkan, sebesar Rp90 miliar diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sedangkan sisanya didistribusikan kepada perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan pembangunan.
Selain itu, rencana pengadaan videotron juga dibatalkan setelah adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dana tersebut kini difokuskan untuk mendukung sektor olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), termasuk perbaikan atap Stadion Pakansari.
Wildan memastikan kondisi keuangan Kabupaten Bogor tetap stabil. Saat ini, kas daerah masih memiliki dana sekitar Rp400 miliar yang siap digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
“Anggaran masih ada Rp400 miliar di kas daerah. Semua tidak ada masalah, termasuk program Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Desa. Semua tinggal jalan saja, BPKAD menunggu pelaksanaan dari masing-masing OPD,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra, mengingatkan agar jajaran eksekutif segera merealisasikan seluruh program yang telah disusun. Menurutnya, waktu pelaksanaan APBD 2026 kini semakin terbatas sehingga percepatan menjadi kunci agar target pembangunan dapat tercapai.
“Perubahan parsial itu merupakan kewenangan eksekutif. Namun kami berharap program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat segera dijalankan,” ujar Sastra.
Pos Terkait
Trending Post
