Tekan Angka Putus Sekolah, Pemkot Bogor Bentuk Pokjar di 14 Kelurahan yang Belum Punya PKBM
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat langkah percepatan penanganan Angka Tidak Sekolah (ATS) dengan menyatukan langkah para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat sinergitas yang melibatkan pengawas sekolah, penilik, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), PKBM, organisasi mitra PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), serta perangkat daerah dan aparatur wilayah dari enam kecamatan.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa penanganan ATS membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh pihak, termasuk aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dinilai memiliki peran penting dalam menjangkau warga yang putus sekolah.
“Selama semua stakeholder saling berkoordinasi, kita harus jemput bola. Kasi Kemas dari kecamatan dan kelurahan juga harus giat lagi door to door kepada warga yang putus sekolah,” ujar Jenal Mutaqin saat rapat sinergitas di Hotel Onih, Kamis (6/8/2026).
Ia menjelaskan, berbagai faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, akses menuju sekolah, hingga kebutuhan perlengkapan pendidikan masih menjadi penyebab anak tidak melanjutkan sekolah. Namun, menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai solusi agar hambatan tersebut dapat diatasi.
“PKBM itu gratis, dan lokasinya juga dekat. Alat-alat sekolah juga kita berikan. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah,” tegasnya.
Jenal menambahkan, pendekatan langsung kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar setiap anak yang belum mengenyam pendidikan dapat kembali mengikuti proses belajar melalui jalur pendidikan yang tersedia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh penggiat pendidikan agar memiliki langkah yang sama dalam menekan angka ATS.
Menurutnya, sejumlah program yang telah dijalankan, termasuk Gebyar PKBM pada Juni 2026, menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal.
“Para pengawas, penilik, SKB, organisasi mitra PAUD dan Dikmas serta PKBM harus bergerak menjemput masyarakat. Kita juga akan bentuk Kelompok Belajar (Pokjar) untuk kelurahan yang belum ada PKBM-nya. Ada total 14 kelurahan yang belum ada,” kata Herry.
Pos Terkait
Trending Post
