Menteri Keuangan diganti Prabowo, Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa
INFOPANTULAN.COM – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, lalu menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Pergantian ini terjadi kurang dari satu tahun sejak Purbaya dilantik pada September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Di saat yang sama, Purbaya dikenal mendorong agenda besar di sektor penerimaan negara, termasuk peningkatan penerimaan pajak dan pembenahan administrasi perpajakan, serta reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hingga pengumuman pergantian, belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan spesifik perubahan pucuk pimpinan tersebut.
Suahasil Nazara resmi ambil alih kursi Menteri Keuangan
Setelah Purbaya diberhentikan, Prabowo langsung menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Suahasil bukan figur baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan telah berada di posisi tersebut sejak 2019, lalu kembali dipercaya saat Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih pada 2024.
Pengalaman panjang di internal kementerian menjadi modal ketika Suahasil mengambil alih kerja fiskal yang masih berjalan. Usai dilantik, ia menyatakan pergantian menteri seharusnya dipahami sebagai kelanjutan, bukan perubahan yang memutus arah kebijakan. Pernyataan itu sekaligus memberi sinyal bahwa agenda yang sedang dikerjakan tidak otomatis berhenti hanya karena ada pergantian figur.
Purbaya sempat soroti penerimaan pajak hingga Juli 2026
Sebelum pergantian diumumkan, Purbaya masih menyampaikan kondisi penerimaan negara. Ia menyebut penerimaan pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp1.224,3 triliun. Angka tersebut tumbuh 23,7 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Yang menarik, Purbaya menekankan peningkatan tersebut diraih tanpa menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan jenis pajak baru. Menurutnya, strategi yang ditempuh lebih bertumpu pada perbaikan administrasi, penguatan pengawasan, perbaikan tata kelola, serta upaya menutup celah kebocoran dalam sistem perpajakan.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar