Pajak Tambang Anjlok, PAD Bogor Terancam Berkurang Rp150 Miliar
INFOPANTULAN.COM, BOGOR– Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor menghadapi tekanan setelah aktivitas pertambangan yang menjadi salah satu sumber penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditutup.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengungkapkan kondisi tersebut berpotensi membuat pendapatan daerah berkurang sekitar Rp150 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.
Menurut Sastra, kekurangan pendapatan tersebut menjadi salah satu pembahasan penting antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyusunan anggaran perubahan.
“Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ternyata di anggaran perubahan ini kita ada kekurangan pendapatan sekitar Rp150-an miliar dari pajak MBLB yang setiap tahun harusnya kita dapat,” kata Sastra, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, berkurangnya penerimaan tersebut terjadi karena aktivitas pertambangan ditutup sehingga pemerintah daerah tidak lagi memperoleh penerimaan dari sektor pajak MBLB sebagaimana yang diharapkan.
“Karena tambangnya ditutup, akhirnya kita kekurangan pendapatan di anggaran perubahan ini,” ujarnya.
Untuk menutup celah pendapatan tersebut, DPRD bersama Pemkab Bogor akan berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
Namun, apabila kebutuhan anggaran masih lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan, sejumlah program yang sebelumnya telah dirancang berpotensi mengalami penundaan.
“Pertama, kita maksimalkan pendapatan. Kedua, mau tidak mau program-program yang tadi sudah disusun, karena pendapatan kita berkurang, mungkin kita tunda di 2027,” kata Sastra.
Meski demikian, Sastra memastikan pembahasan mengenai program yang kemungkinan ditunda belum diputuskan. DPRD akan menghitung terlebih dahulu besaran kekurangan pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.
Pembahasan akan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat komisi hingga Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor.
“Mulai besok kita bahas di tingkat komisi, minggu depan di tingkat Badan Anggaran. Nanti kita hitung kekurangannya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sastra juga menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak menjadi sasaran penundaan.
“Kalau kesehatan, pendidikan, nggak,” tegasnya.
Ia menyebut kemungkinan penyesuaian lebih diarahkan terhadap program lain yang masih dapat ditunda tanpa mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
DPRD Ingatkan Warga Tak Bakar Sampah Sembarangan
Di sisi lain, Sastra juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat Kabupaten Bogor agar tidak membakar sampah sembarangan.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul kebakaran di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga yang hingga kini masih membutuhkan penanganan serius.
“Kami dari pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk tidak membakar sampah sembarangan,” kata Sastra.
Menurutnya, kebiasaan membakar sampah yang terlihat sepele dapat memicu kebakaran yang lebih besar, terutama saat kondisi lingkungan kering dan api sulit dikendalikan.
Ia mencontohkan kebakaran di Galuga yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk ditangani.
“Kita sudah melihat di Galuga saja sudah hampir delapan hari tidak bisa padam,” ujarnya.
Karena itu, Sastra meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan.
“Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk tidak membakar sampah sembarangan. Karena hal kecil bisa mengakibatkan kebakaran yang bisa lebih besar,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
