
INFOPANTULAN.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp28,02 triliun, naik dari pagu indikatif sebelumnya yang berada di kisaran Rp23,23 triliun. Dari total itu, sekitar Rp9,8 triliun dialokasikan untuk kebutuhan dasar wajib, sedangkan Rp18,22 triliun disiapkan untuk mendukung program pangan nasional. Langkah ini diharapkan menjaga capaian swasembada sekaligus mempercepat hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa komposisi anggaran tersebut dirancang agar program tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga menghasilkan nilai tambah melalui penguatan rantai produksi hingga hilir. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2026), Amran menegaskan prioritas akan dikerjakan bertahap agar setiap pos anggaran memberi hasil yang terukur.
Dengan pagu Rp28,02 triliun, Kementan menempatkan dua ruang besar kebijakan. Pertama, kebutuhan dasar wajib senilai Rp9,8 triliun. Pos ini umumnya terkait kegiatan-kegiatan yang menjadi fondasi layanan dan dukungan agar sektor pangan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan pada aspek-aspek operasional.
Kedua, anggaran pendukung program pangan nasional sebesar Rp18,22 triliun. Porsi ini menunjukkan bahwa pemerintah menaruh bobot lebih besar pada program strategis, mulai dari penguatan komoditas pangan hingga langkah-langkah yang menopang ketahanan pangan. Kenaikan pagu dari estimasi sebelumnya menandakan adanya dorongan tambahan untuk menutup gap program atau memperbesar cakupan intervensi.
Selain komoditas pangan, Kementan juga menyiapkan dukungan untuk sektor perkebunan. Sejumlah komoditas strategis disebut menjadi fokus pengembangan, seperti kelapa, kakao, kopi, pala, lada, tebu, dan jambu mete. Kehadiran daftar komoditas tersebut memperlihatkan arah kebijakan yang tidak tunggal pada satu subsektor, melainkan menyasar keragaman tanaman yang berpotensi memberi kontribusi ekonomi.
Hilirisasi perkebunan juga menjadi bagian dari agenda pertanian 2027. Dalam konteks ini, kelapa sawit tetap disebut sebagai komoditas strategis dengan peran besar bagi perekonomian nasional. Karena rantai nilai sawit panjang, penguatan dari hulu ke hilir diharapkan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga membuka ruang nilai tambah yang lebih luas bagi pelaku di sekitar sektor.
Di luar pagu yang ditetapkan, Kementan mengusulkan tambahan anggaran Rp5 triliun untuk tahun 2027. Usulan ini diarahkan untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis sekaligus mendukung mekanisasi pertanian. Mekanisasi menjadi elemen penting karena biasanya berkaitan dengan produktivitas, efisiensi biaya, dan percepatan proses budidaya hingga pascapanen.
Dalam usulan tersebut, pengembangan komoditas tebu juga disebut sebagai salah satu fokus. Rencana tambahan anggaran Rp5 triliun masih perlu disinkronisasi melalui Badan Anggaran DPR RI, yang berarti ruang finalisasi akan ditentukan dalam proses pembahasan anggaran. Tahap ini krusial, sebab tambahan dana biasanya menuntut penjelasan yang lebih rinci mengenai sasaran, indikator capaian, serta mekanisme penyaluran agar tidak menimbulkan tumpang tindih program.
Amran menekankan bahwa kebijakan anggaran 2027 tidak bisa dikerjakan serentak dalam satu waktu. Ia menyatakan bahwa jika anggaran dibagi rata, berisiko tidak ada program yang benar-benar menjadi prioritas dan akhirnya tidak menghasilkan capaian yang jelas. Gagasan ini mencerminkan pendekatan manajemen program yang menuntut fokus pada outcome, bukan sekadar penyerapan.
Dalam rancangan program 2027, penguatan sektor pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan berjalan bersamaan dengan modernisasi pertanian serta pengembangan infrastruktur pascapanen. Keterkaitan antarbidang ini penting, karena produksi tanpa dukungan pascapanen sering menghadapi masalah susut hasil, kualitas yang tidak stabil, sampai rantai distribusi yang kurang efisien. Dengan demikian, anggaran diarahkan untuk membangun ekosistem, bukan hanya menambah volume budidaya.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah bawang putih. Kementan menargetkan produksi bawang putih mencapai 40,63 ribu ton pada 2027. Target angka produksi semacam ini biasanya menjadi acuan untuk menyusun strategi budidaya, ketersediaan input, serta penguatan pengelolaan tanam agar hasil lebih konsisten.
Untuk menopang target tersebut, anggaran hortikultura diperbesar, termasuk untuk bawang putih, cabai, dan bawang merah. Selain itu, program Pekarangan Pangan Bergizi juga disebut menjadi bagian dari dukungan. Pendekatan ini memperlihatkan upaya menggabungkan skala produksi di lahan budidaya dengan penguatan konsumsi dan ketersediaan lewat aktivitas di tingkat rumah tangga.
Naiknya pagu menjadi sinyal bahwa ruang fiskal Kementan pada 2027 lebih besar. Namun, penambahan dana otomatis membawa tuntutan yang lebih tinggi pada kualitas implementasi. Pemerintah perlu memastikan tambahan anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan produksi, produktivitas, hilirisasi, sekaligus dampak pada kesejahteraan petani dan pekebun.
Terlebih pada perkebunan strategis seperti sawit, intervensi dari produksi hingga hilir berpotensi memengaruhi banyak lapisan pekerjaan dan aktivitas ekonomi. Jika hilirisasi berhasil, nilai ekspor tidak hanya meningkat, tetapi juga diharapkan memberi manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat di sektor hulu. Tantangan ke depan ada pada konsistensi eksekusi program, koordinasi lintas pihak, dan pengukuran hasil yang jelas agar tujuan ketahanan pangan dan pertumbuhan nilai tambah dapat berjalan beriringan.

