103 Siswa Bogor Diduga Keracunan MBG, Rudy Susmanto Tunggu Hasil Laboratorium Sebelum Ambil Langkah
INFOPANTULAN.COM, BOGOR– Sebanyak 103 siswa mendapatkan penanganan medis setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapat penanganan medis secara optimal di rumah sakit.
Rudy menyampaikan hal tersebut saat meninjau para korban di Rumah Sakit Paru Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua, kawasan Puncak, Bogor, Rabu (21/10/2026).
Menurut Rudy, prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini adalah memastikan seluruh siswa mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik hingga benar-benar pulih dan dapat kembali ke rumah dalam kondisi sehat.
“Jumlah yang pasti hari ini ada 103. Dari jumlah tersebut, baik gejala ringan maupun sedang, semuanya ditangani dengan perlakuan yang sama dan pelayanan yang baik,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, sebagian siswa mendapatkan infus untuk menjaga kecukupan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi. Tim medis juga terus memantau perkembangan kondisi para siswa untuk menentukan apakah mereka sudah diperbolehkan pulang.
Pemkab Bogor berharap seluruh korban segera pulih dan tidak mengalami gejala lanjutan setelah mendapatkan perawatan.
“Kita ingin memastikan bahwa siswa-siswi pulang ke rumahnya masing-masing dalam kondisi sehat seperti saat mereka berangkat ke sekolah,” ujarnya.
Tunggu Hasil Uji Laboratorium
Di tengah penanganan para korban, penyebab pasti dugaan keracunan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Rudy menegaskan, pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab kejadian hanya berdasarkan dugaan adanya perubahan atau kejanggalan rasa makanan yang dikonsumsi siswa.
Menurutnya, hasil pengujian laboratorium menjadi dasar penting sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan terhadap penyedia layanan MBG.
“Secara rasa, kita belum bisa menyampaikan kepada publik tanpa hasil uji laboratoriumnya keluar. Kalau hasilnya keluar dan ditemukan adanya indikasi-indikasi, maka kami menyampaikan rekomendasinya kepada SPPG dan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Terkait keberlangsungan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rudy menyebut kewenangan tersebut berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Meski demikian, Pemkab Bogor akan mengambil langkah sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat, khususnya para siswa yang terdampak.
Pihak BGN dan SPPG juga disebut telah berada di lokasi untuk mendampingi siswa selama proses penanganan medis serta membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan.
Evaluasi Sekolah, Pemkab Bogor Belum Putuskan Libur
Selain penanganan medis, Pemkab Bogor juga akan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Cisarua, yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Rudy mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor turut hadir untuk memantau situasi. Pemerintah daerah akan segera menggelar rapat evaluasi guna menentukan apakah kegiatan belajar mengajar perlu diliburkan sementara atau menggunakan mekanisme lain.
Namun, keputusan tersebut belum diambil karena pemerintah masih memprioritaskan keselamatan dan pemulihan para siswa.
“Fokus awal kami sekarang adalah menangani siswa-siswinya. Alhamdulillah, semua dalam kondisi baik. Mudah-mudahan hari ini bisa pulang dalam kondisi sehat dan tidak ada gejala-gejala lainnya,” ungkapnya.
Orang Tua Diizinkan Melihat Kondisi Anak
Dalam proses penanganan, para siswa yang sebelumnya sempat dibawa ke puskesmas kemudian dipusatkan di rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis.
Pemkab Bogor juga memberikan kesempatan kepada perwakilan orang tua untuk melihat langsung kondisi anak-anak mereka di ruang perawatan.
Langkah tersebut dilakukan agar orang tua memperoleh informasi mengenai kondisi anaknya tanpa mengganggu konsentrasi tim medis dalam menangani seluruh pasien.
Rudy memastikan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan kondisi para siswa bersama pihak terkait.
Hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar, penyebab pasti dugaan keracunan MBG tersebut belum dapat dipastikan. Pemkab Bogor pun menegaskan bahwa keselamatan siswa menjadi prioritas utama, sementara evaluasi terhadap pelaksanaan program dan langkah lanjutan akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta kewenangan masing-masing instansi.
Pos Terkait
Trending Post
