KPK Tetapkan 8 Tersangka Suap Pengurusan HGB Kabupaten Bogor, Ini Daftarnya

INFOPANTULAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan ini dilakukan setelah proses gelar perkara di tingkat pimpinan KPK, dan perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

Dalam rangkaian perkara tersebut, KPK sebelumnya menggelar Operasi Tangkap Tangan pada Senin, 14 September 2026 malam, di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dari operasi itu, total 17 orang diamankan, lalu dilakukan pendalaman keterkaitan masing-masing pihak hingga akhirnya ditetapkan delapan tersangka.

Gelar perkara di pimpinan, kasus naik ke tahap penyidikan

Baca Juga

Istri menghadang mobil di Gunungputri Bogor, kemacetan sempat terjadi Jumat malam

25 Sep 2026

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa KPK telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan. Hasil gelar tersebut memutuskan agar perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, sehingga status sejumlah pihak yang sebelumnya masih diperiksa berubah menjadi tersangka.

Langkah peningkatan tahap ini biasanya menandai masuknya proses pembuktian yang lebih terstruktur, termasuk penelusuran peran tiap pihak dan keterkaitan dengan proses pengurusan HGB yang menjadi pokok persoalan. Pada tahap penyidikan, KPK juga akan menguji konstruksi perkara, termasuk hubungan antar pihak serta aliran uang yang diduga terjadi.

OTT 14 September 2026, 17 orang diamankan

Operasi Tangkap Tangan dilakukan oleh tim penindakan KPK di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dalam operasi tersebut, tim mengamankan sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan proses pengurusan HGB.

Baca Juga

Pencurian di Bogor Lakeside, tas hingga MacBook raib dari rumah warga

27 Agu 2026

Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, jumlah pihak yang diamankan mencapai 17 orang. Setelah pemeriksaan awal, KPK melakukan pendalaman untuk melihat keterlibatan masing-masing orang, sebelum akhirnya menetapkan delapan tersangka.

Siapa saja tersangka suap pengurusan HGB Kabupaten Bogor

Di antara nama yang ditetapkan sebagai tersangka, terdapat unsur pejabat pertanahan, unsur politik, serta pihak swasta. KPK menyebut latar belakang tersangka beragam, mulai dari pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, pihak swasta, hingga politikus dan mantan kepala daerah.

Berikut daftar delapan tersangka yang ditetapkan KPK:

1. Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
2. Fadh El Fouz, politisi Partai Golkar.
3. Adrianto Pitoyo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA).
4. Arif Sugianto, eks Bupati Kebumen.
5. Muhammad Fakhry.
6. Erwin.
7. Rizal Pahlefi.
8. Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Barang bukti uang tunai ditemukan dalam kemasan

KPK juga menyampaikan bahwa dalam operasi tersebut diamankan barang bukti berupa uang tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Uang tersebut ditemukan dalam sejumlah kemasan, termasuk boks, kardus, dan koper.

Temuan uang dalam berbagai kemasan menjadi elemen penting untuk menilai pola transaksi dalam dugaan suap. Pada proses penyidikan, KPK biasanya akan menelusuri bagaimana uang tersebut dikaitkan dengan tahapan pengurusan HGB, termasuk pihak yang diduga menerima, menyerahkan, serta perantara yang memfasilitasi proses.

Dalam pengembangan perkara, KPK menduga ada empat dari delapan tersangka yang memiliki hubungan kepercayaan dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Dugaan ini masih menjadi bagian dari proses penyidikan, sehingga detail peran masing-masing tersangka akan terus didalami melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta penelusuran hubungan antar pihak.

Dalam kasus-kasus suap pengurusan perizinan dan pertanahan, keterkaitan antara pihak internal instansi dan aktor eksternal sering menjadi fokus utama. KPK akan menilai apakah hubungan tersebut berpengaruh pada kelancaran proses, percepatan layanan, atau perubahan substansi yang berujung pada penerbitan serta pengelolaan hak atas tanah.

Langkah lanjutan: konstruksi perkara dan penelusuran aliran uang

Penetapan delapan tersangka menandai dimulainya tahap penyidikan dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK selanjutnya akan mendalami konstruksi perkara, termasuk dugaan aliran uang, peran masing-masing tersangka, serta proses pengurusan HGB yang menjadi pokok persoalan.

Dengan status penyidikan, pemeriksaan akan diarahkan pada pembuktian unsur pidana, verifikasi kronologi, dan penentuan peran setiap pihak dalam rangkaian peristiwa. Proses ini juga berpotensi menghasilkan pengembangan kasus apabila ditemukan keterlibatan pihak lain di luar daftar tersangka yang telah ditetapkan.