Diperiksa KPK, Bupati Bogor Rudy Susmanto Akui Dimintai Keterangan soal Bapenda hingga Dinas Pendidikan
INFOPANTULAN.COM, BOGOR– Bupati Bogor Rudy Susmanto akhirnya buka suara terkait pemeriksaan maraton yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada Kamis (29/10/2026).
Rudy mengungkapkan, dirinya juga telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan sejumlah isu yang mencuat di Kabupaten Bogor, mulai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan hingga beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Pernyataan itu disampaikan Rudy saat ditanya mengenai perkembangan pemeriksaan KPK yang dalam beberapa waktu terakhir menyasar sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Bogor.
“Beberapa hari terakhir bahkan beberapa minggu ada beberapa orang yang dimintai keterangan, salah satunya termasuk saya juga dimintai keterangan,” ungkap Rudy, Jumat (30/10/2026).
Ia menegaskan, Pemkab Bogor mendukung penuh langkah KPK dalam mengusut berbagai persoalan yang menjadi perhatian lembaga antirasuah tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah siap memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan penyidik agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar.
Rudy juga meminta masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada KPK.
“Kalau yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kita harus dukung bersama-sama. Kita ingin memerangi korupsi bersama-sama,” tegasnya.
Terkait materi pemeriksaan, termasuk dugaan pemotongan yang disebut-sebut berkaitan dengan persoalan di lingkungan pemerintahan sebelumnya, Rudy memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh.
Ia menyerahkan kewenangan untuk mengungkap substansi perkara kepada juru bicara KPK.
“Tugas kita adalah dimintai keterangan, kita berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dimintai data apa pun, kita berikan data yang selengkap-lengkapnya agar mempermudah aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah ke depan,” ujarnya.
Rudy juga menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat maupun pegawai bukan berarti hanya menyasar staf atau pihak tertentu. Bahkan, kepala daerah pun turut dimintai keterangan.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, ia memastikan roda pemerintahan Kabupaten Bogor harus tetap berjalan. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, kata dia, tidak boleh terganggu.
“Pembangunan tidak boleh berhenti, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu. Kita tunggu proses yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya.
Ia berharap proses penegakan hukum tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan Kabupaten Bogor yang bersih, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Yang menyangkut aspek pemeriksaan, menyangkut aspek hukum, kita tidak mau mengganggu jalannya proses yang sedang berjalan,” tandas Rudy.
Pos Terkait
Trending Post
