KPP Bogor Raya Desak Eiger Nature Transparan Soal Ijin Pembangunan Serta Rencana Operasional
INFOPANTULAN.COM, BOGOR — Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya mendesak pihak pengelola EIGER Nature memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik mengenai legalitas perizinan pembangunan serta rencana operasional destinasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang menghadirkan jembatan gantung sepanjang 535 meter dan wahana cable car sepanjang 930 meter.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menilai pembangunan destinasi wisata tersebut perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, kesesuaian pemanfaatan ruang, status penggunaan lahan, serta persyaratan keselamatan fasilitas wisata.
Menurut Beni, setiap pengembangan kawasan wisata harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan. Karena itu, pihak perusahaan perlu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Kami tidak menolak investasi dan pembangunan pariwisata. Namun, jangan sampai kemegahan jembatan gantung dan besarnya potensi ekonomi justru membuat pertanyaan mendasar mengenai legalitas, kepatuhan lingkungan, dan keselamatan publik terabaikan. Perusahaan harus menjelaskan secara terbuka apakah seluruh persyaratan yang diwajibkan sudah dipenuhi,” tegas Beni Sitepu.
KPP Pertanyakan Legalitas dan Kepatuhan Lingkungan
KPP Bogor Raya meminta pihak pengelola menjelaskan secara resmi status seluruh perizinan yang menjadi dasar pembangunan dan pengoperasian EIGER Nature.
Klarifikasi tersebut mencakup persetujuan lingkungan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, perizinan bangunan, status penguasaan atau pemanfaatan lahan, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Beni juga meminta penjelasan mengenai status penyelesaian kewajiban administratif apabila terdapat sanksi atau perintah pemerintah yang sebelumnya dikenakan terhadap kegiatan usaha tersebut.
“Jangan sampai publik hanya melihat pembangunan fasilitas wisata yang megah, tetapi tidak memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum dan pemenuhan kewajiban lingkungannya. Kami meminta perusahaan menunjukkan dokumen yang relevan agar persoalan ini dapat dinilai secara objektif,” ujarnya.
Jembatan Gantung 535 Meter Harus Jelas Kelayakannya
KPP Bogor Raya turut menyoroti aspek keselamatan jembatan gantung sepanjang 535 meter dan wahana cable car sepanjang 930 meter yang direncanakan menjadi daya tarik utama EIGER Nature.
Menurut Beni, setiap fasilitas wisata yang berisiko terhadap keselamatan pengunjung harus memenuhi persyaratan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, dan persetujuan dari instansi berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
“Standar konstruksi yang baik tentu penting, tetapi keselamatan masyarakat harus dibuktikan melalui dokumen pemeriksaan dan kelayakan yang sah. Kami meminta kejelasan apakah seluruh persyaratan teknis dan keselamatan telah dipenuhi sebelum fasilitas dibuka untuk umum,” tegasnya.
Jangan Korbankan Kelestarian Kawasan Puncak
KPP Bogor Raya mengingatkan bahwa kawasan Puncak memiliki fungsi ekologis penting yang harus dijaga. Pengembangan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan daya dukung lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
Beni menegaskan bahwa investasi yang bertanggung jawab seharusnya mampu berjalan beriringan dengan perlindungan alam dan kepatuhan terhadap hukum.
“Kami ingin pariwisata berkembang, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi masyarakat meningkat. Namun, pembangunan harus berjalan sesuai aturan. Jangan sampai keuntungan ekonomi dinikmati, sementara risiko kerusakan lingkungan justru ditanggung masyarakat,” katanya.
KPP Bogor Raya Minta Klarifikasi Tertulis
KPP Bogor Raya mendesak pihak pengelola EIGER Nature memberikan jawaban tertulis disertai dokumen pendukung yang relevan mengenai legalitas pembangunan, persetujuan lingkungan, status pemanfaatan lahan, pemenuhan kewajiban administratif, serta kelayakan dan keselamatan fasilitas wisata.
Apabila klarifikasi belum diperoleh, KPP Bogor Raya akan mempertimbangkan untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada instansi pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak sedang menghambat investasi. Kami sedang memastikan bahwa investasi berjalan sesuai aturan. Jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi, tunjukkan dokumennya kepada publik. Jika masih ada kewajiban yang belum diselesaikan, pemerintah harus memastikan kewajiban itu dituntaskan sesuai ketentuan hukum.”
KPP Bogor Raya menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi menjaga transparansi, kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, dan tegaknya kepastian hukum di Kabupaten Bogor.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak managemen Eiger Nature
Pos Terkait
Trending Post
