Mahfud MD tanggapi “pakar goblok” Prabowo, soal etika kritik dan argumentasi
INFOPANTULAN.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung sejumlah pakar dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN). Respons itu disampaikan Mahfud dalam siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Rabu, 23 September 2026, menyoroti dua hal sekaligus, yakni soal kualitas individu di kalangan akademisi dan etika pemerintah saat menghadapi kritik.
Mahfud menilai tidak semua profesor atau pakar memiliki kemampuan yang sama, tetapi hal tersebut tidak semestinya menghapus kewajiban pemerintah menjawab kritik dengan argumentasi, bukan ejekan. Ia juga menilai Prabowo punya kemampuan komunikasi yang patut diapresiasi saat tampil dalam forum internasional, sebelum mengaitkan pembahasannya pada cara kepala negara menyikapi kritik dari masyarakat, termasuk yang datang dari kalangan akademisi.
Mahfud MD membedakan kualitas individu, bukan menyamaratakan akademisi
Dalam siniar tersebut, Mahfud memulai pembahasan dari gagasan bahwa gelar profesor atau label “pakar” tidak otomatis berarti seseorang selalu berada di atas standar kemampuan yang sama. Ia menekankan bahwa variasi kompetensi bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan akademisi.
Meski demikian, Mahfud tidak berhenti pada aspek kapasitas personal. Ia kemudian mengalihkan logikanya pada perbandingan yang lebih luas, dengan menyebut bahwa tidak semua orang yang memegang jabatan tinggi dapat disamaratakan kualitasnya. Perbandingan itu digunakan untuk menegaskan bahwa generalisasi terhadap kelompok tertentu, baik akademisi maupun pihak lain yang memegang peran publik, berpotensi menyesatkan.
Namun, poin yang ia tekankan berikutnya bukan soal siapa lebih mampu atau lebih rendah kapasitasnya, melainkan cara merespons kritik. Menurut Mahfud, kritik yang disampaikan oleh akademisi dan pakar tetap perlu diperlakukan sebagai ruang diskusi, bukan dijawab dengan bahasa yang merendahkan.
“Tidak layak mengejek pengkritik”, Mahfud soroti etika saat kritik muncul
Mahfud secara tegas menilai ejekan terhadap pihak yang mengkritik tidak etis. Ia menyatakan pemerintah seharusnya tidak membalas kritik dengan menertawakan atau merendahkan orang yang menyampaikan pendapat.
Ia juga menggarisbawahi pola respons yang menurutnya sering muncul ketika kritik dibahas oleh pakar di dalam negeri. Dalam pandangannya, pemerintah kerap bersikap defensif, lalu memilih menyerang balik alih-alih menyusun jawaban berbasis argumen.
Gagasan ini menjadi jembatan penting dalam pembahasannya, karena Mahfud memposisikan kritik sebagai proses yang seharusnya memperbaiki kebijakan, bukan sekadar memicu pertarungan narasi. Dengan kata lain, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui penalaran, bukan melalui serangan personal.
Mahfud mengapresiasi Prabowo di forum internasional, lalu mengaitkan pada cara menghadapi kritik
Di bagian lain, Mahfud mengakui sisi positif dari Prabowo dalam konteks komunikasi di forum internasional. Ia mengatakan bahwa kemampuan berbahasa dan gaya orasi Prabowo dinilai cukup membanggakan ketika berbicara di panggung global.
Meski begitu, Mahfud tetap mengarahkan fokus pada substansi yang menurutnya lebih menentukan, yaitu bagaimana seorang kepala negara menghadapi kritik. Ia menilai kualitas komunikasi di ruang internasional tidak otomatis menyelesaikan persoalan etika dan kualitas dialog saat kritik muncul dari pihak dalam negeri.
Dengan alur seperti itu, Mahfud menempatkan kritik publik, termasuk dari kalangan pakar, sebagai ujian sikap pemerintahan. Respons yang tepat, menurutnya, adalah menjawab dengan argumentasi, bukan mempermalukan atau mengejek.
Polemik “pakar goblok” berawal dari pidato Prabowo di HUT PAN
Polemik yang kemudian menarik perhatian publik bermula dari pidato Prabowo Subianto pada acara HUT ke-28 PAN di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026. Dalam pidatonya, Prabowo membahas respons terhadap kritik dari sejumlah pihak yang ia sebut sebagai “pakar”.
Prabowo menyatakan dirinya tidak mempersoalkan kritik, tetapi menyoroti kritik yang dianggap telah berubah menjadi tudingan atau fitnah terhadap pemerintah. Dalam kesempatan itu, ia menggunakan ungkapan yang memunculkan kontroversi, termasuk frasa yang menyinggung kemampuan sebagian pakar.
Ungkapan tersebut kemudian memicu beragam tanggapan, salah satunya dari Mahfud MD. Dalam responsnya, Mahfud tidak hanya membahas soal kemampuan individu di balik gelar akademis, melainkan juga menekankan aspek etika hubungan antara pihak pemerintah dan pihak yang menyampaikan kritik.
Dampak ke ruang debat publik: kritik akademisi diuji cara pemerintah merespons
Perdebatan ini tidak berhenti pada persoalan pilihan kata. Ia menyentuh cara kerja ruang debat publik, terutama ketika kritik datang dari kalangan akademisi dan pakar. Jika respons pemerintah cenderung menyerang orang yang mengkritik, maka diskusi substansi bisa tertutup oleh konflik personal.
Dalam praktiknya, pola seperti itu berpotensi memengaruhi cara masyarakat menilai kualitas kebijakan dan cara pemerintah mengelola masukan. Publik bisa lebih fokus pada siapa yang “menang” dalam adu pernyataan, ketimbang pada isi kritik yang menyangkut tata kelola, arah kebijakan, atau dampak program terhadap warga.
Karena itu, penekanan Mahfud pada argumentasi menjadi relevan bagi banyak pembaca, termasuk warga yang mengikuti perkembangan kebijakan melalui pemberitaan dan forum diskusi. Ketika kritik tidak dijawab dengan penalaran yang jelas, masyarakat cenderung mendapat informasi yang lebih sedikit mengenai alasan kebijakan dipertahankan atau dikoreksi.
Di sisi lain, pengakuan Mahfud bahwa tidak semua profesor atau pakar memiliki kemampuan yang sama juga membawa nuansa berbeda. Pernyataan itu tidak otomatis membenarkan ejekan, tetapi membuka ruang bahwa setiap kritik tetap perlu ditimbang berdasarkan kualitas argumen, bukan semata-mata berdasarkan status sosial akademiknya.
Mahfud juga menegaskan bahwa perdebatan publik semestinya memberi ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan posisi, data, dan pertimbangan kebijakan. Jika pemerintah memilih jalur defensif yang menyerang balik, maka kritik yang awalnya mungkin berbasis analisis akan terdorong berubah menjadi pertengkaran wacana.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar