Program Makan Bergizi Gratis Bogor, pemetaan dapur SPPG jadi sorotan Pemkot
INFOPANTULAN.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor kini menjadi perhatian serius Pemkot Bogor, terutama soal pemerataan sebaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemenuhan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam audiensi dengan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor, Wali Kota Dedie A. Rachim menekankan agar titik dapur tidak hanya tersedia, tetapi juga memenuhi kelengkapan perizinan dan standar pelayanan.
Rapat di Balai Kota Bogor yang dipimpin Dedie pada Selasa (1/9/2026) juga membahas kondisi aktual jumlah penerima manfaat MBG di Kota Bogor. Pemkot menyebut total penerima manfaat, meliputi anak-anak, lansia, serta ibu hamil melalui Posyandu, berkisar 335.000 orang. Dengan angka tersebut, Pemkot meminta sebaran SPPG dirancang lebih merata agar rasio pelayanan lebih seimbang di seluruh wilayah.
BGN soal standar dapur SPPG dan kelengkapan perizinan
Dalam pertemuan tersebut, Dedie Rachim menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat dari BGN terkait standar dapur SPPG. Surat itu menjadi rujukan utama bagi pengelola dapur dalam memenuhi ketentuan yang menyangkut aspek teknis dapur, kelayakan operasional, serta kelengkapan perizinan. Dedie juga menegaskan bahwa informasi dalam surat akan diteruskan kepada dapur SPPG yang tercantum, agar penyesuaian standar bisa dilakukan sesuai arahan.
Selain standar, Dedie menekankan pentingnya jaminan kualitas makanan. Bagi Pemkot, MBG bukan sekadar distribusi, melainkan program yang harus berjalan dengan mutu gizi dan tata kelola yang konsisten dengan ketentuan. Pada saat yang sama, keberadaan dapur SPPG diharapkan ikut menggerakkan ekonomi warga, khususnya dengan memberdayakan masyarakat pada kelompok desil satu hingga lima.
Pemerataan sebaran dapur: 228 titik, 143 SPPG berjalan
Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim, menjelaskan bahwa asosiasi melakukan koordinasi terkait keberadaan dapur MBG di Kota Bogor. Ia menyatakan bahwa Pemkot telah mengingatkan adanya dapur-dapur yang belum memenuhi standar sesuai edaran dari Kepala BGN. Karena itu, asosiasi berupaya mengakomodir kebutuhan penyesuaian agar dapur yang ada bisa memenuhi ketentuan yang diinginkan BGN.
Teguh juga menyinggung persoalan penetapan titik SPPG. Menurutnya, terdapat titik-titik yang sudah ditentukan oleh BGN sejak lama, namun saat ini sedang dimoratorium. Dalam kondisi tersebut, APPMBGI menyebut dari total 228 titik yang tercatat di Kota Bogor, baru 143 SPPG yang sudah berjalan. Karena itu, diperlukan akselerasi pada dapur-dapur yang layak dan telah memiliki izin agar pelayanan dapat menjangkau penerima manfaat dengan lebih tepat.
Rasio dapur dan penerima manfaat jadi concern utama
Persoalan lain yang mengemuka adalah potensi ketidakseimbangan jumlah dapur dibanding kebutuhan penerima manfaat. Teguh mengungkapkan bahwa dari sekitar 335.000 penerima manfaat, jika dibandingkan dengan total dapur sebanyak 228, maka rata-rata setiap dapur melayani sekitar 1.500-an penerima. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi perhatian awal Wali Kota karena jumlah dapur yang ada dinilai cukup banyak jika dilihat dari perbandingan dengan jumlah penerima.
Di titik inilah pemetaan ulang menjadi penting. Teguh menilai bahwa jumlah pengajuan dapur saat ini cukup banyak, sehingga Pemkot dan asosiasi perlu melakukan penataan lebih lanjut agar tidak terjadi kelebihan dapur yang berujung pada masalah efektivitas. Dengan kata lain, fokusnya bukan semata menambah jumlah dapur, melainkan memastikan setiap dapur berfungsi optimal dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Moratorium titik SPPG dan kebutuhan percepatan penyesuaian
Dalam diskusi, Teguh menyebut adanya moratorium terhadap titik-titik SPPG tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Moratorium ini membuat pengelolaan program harus lebih adaptif, terutama dalam menentukan dapur mana yang diprioritaskan untuk segera menyesuaikan standar dan memenuhi persyaratan. Karena itu, asosiasi mendorong agar proses akselerasi diarahkan pada dapur yang sudah siap secara teknis dan administratif.
Ia juga menekankan perlunya pemetaan yang lebih akurat, bukan hanya berdasarkan ketersediaan dapur, tetapi juga mempertimbangkan sebaran penerima manfaat. Dengan pendekatan seperti itu, program MBG diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan jumlah, melainkan benar-benar menyasar kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
MBG membuka kerja, prioritas warga desil satu hingga tiga
Teguh menambahkan bahwa manfaat MBG juga berdampak pada ekonomi lokal. Menurutnya, dapur-dapur MBG di Kota Bogor telah membuka lapangan pekerjaan. Ia menyebut sekitar 7.000 orang telah dipekerjakan karena adanya dapur MBG, termasuk kelompok yang berasal dari desil satu hingga desil tiga. Bagi APPMBGI, dampak ekonomi ini menjadi salah satu alasan program perlu dijalankan dengan tata kelola yang baik, agar kebermanfaatannya tidak hanya berhenti pada makanan, tetapi juga berlanjut pada kesejahteraan keluarga para pekerja.
Di sisi operasional, asosiasi terus mengingatkan pengelola SPPG agar mematuhi standar pelayanan dan SOP. Teguh menegaskan bahwa konsistensi pada prosedur menjadi kunci, karena program ini menyasar anak-anak Indonesia sebagai generasi masa depan. Dengan demikian, penguatan standar dapur dan pemerataan sebaran SPPG diharapkan mampu menjaga kualitas sekaligus meningkatkan dampak sosial-ekonomi program MBG di Kota Bogor.
Pos Terkait
Trending Post
