Survei Poltracking: 44,6% Publik Ingin MBG Tak Dilanjutkan di Tengah Kasus Keracunan Sidoarjo
INFOPANTULAN.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu perdebatan setelah survei terbaru menunjukkan kekhawatiran publik terhadap keberlanjutannya. Dalam survei Poltracking Indonesia, 44,6 persen responden menginginkan program MBG tidak dilanjutkan, sedangkan 42,1 persen lainnya masih berharap program ini tetap berjalan. Penilaian itu muncul di tengah kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kasus tersebut berawal ketika makanan MBG tiba sekitar pukul 10.00 WIB dan dibagikan untuk makan siang sekitar pukul 12.00 WIB. Beberapa jam setelahnya, keluhan kesehatan mulai muncul, mulai dari pusing, mual, muntah, diare, hingga sesak napas. Pemerintah daerah kemudian mencatat 293 santri menjalani perawatan di delapan rumah sakit, setelah proses pendataan dan evakuasi berlangsung.
Keracunan santri di Sidoarjo, keluhan mulai sore hari
Menurut kronologi yang disampaikan otoritas kesehatan setempat, makanan yang dikirim ke lingkungan pesantren mencakup nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis baby corn, tempe bumbu Bali, serta buah apel. Porsi yang didistribusikan juga disebutkan berasal dari SPPG Kalitengah, dengan total sekitar 1.010 porsi untuk siswa MA dan MTs Pondok Pesantren Manbaul Hikam.
Keluhan pertama dilaporkan sekitar pukul 16.00 WIB. Pada fase awal, sekitar 120 santri sudah dievakuasi ke empat rumah sakit. Seiring penanganan dan pendataan diperluas, jumlah yang dirawat meningkat hingga mencapai 293 orang. Kejadian ini menegaskan bahwa, sekalipun makanan telah dikonsumsi pada siang hari, dampak kesehatan bisa terlihat beberapa jam kemudian, sehingga respons cepat di lapangan menjadi penentu bagi keselamatan korban.
Survei Poltracking: ketidakpuasan tinggi, popularitas tidak otomatis berbanding lurus
Di luar kasus Sidoarjo, survei Poltracking Indonesia juga menggarisbawahi bahwa MBG menghadapi tantangan pada aspek penerimaan publik. Ketidakselarasan antara popularitas program dan kepuasan terhadap pelaksanaannya terlihat dari angka-angka survei: 44,6 persen responden ingin MBG tidak dilanjutkan, sementara tingkat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan MBG mencapai 49,2 persen. Sebaliknya, responden yang menyatakan puas berada di angka 46,4 persen.
Menariknya, popularitas MBG tercatat sangat tinggi, mencapai 93,9 persen. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mengenal dan menilai program tersebut relevan, namun belum tentu merasa yakin pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Dalam praktik kebijakan pangan, popularitas yang tinggi tidak selalu cukup untuk menutup ruang kekhawatiran, terutama ketika publik menilai aspek keamanan pangan, kesesuaian menu, hingga konsistensi standar pengolahan dan distribusi.
Keamanan pangan jadi sorotan, pemeriksaan masih berjalan
Kasus di Sidoarjo kemudian mendorong perhatian kembali pada isu keamanan pangan dalam implementasi MBG. Kendati demikian, otoritas terkait belum menyimpulkan secara resmi bahwa makanan MBG merupakan penyebab pasti dari gangguan kesehatan yang dialami para santri. Proses investigasi masih berlangsung untuk memastikan sumber gangguan, termasuk melalui pemeriksaan dan pengujian laboratorium.
BBPOM Surabaya juga disebut telah turun melakukan pemeriksaan terhadap SPPG yang memasok makanan. Kepala BBPOM Surabaya, Yudi Noviandi, menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan instansi terkait untuk mencari penyebab peristiwa keracunan pangan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penetapan penyebab harus berbasis bukti, bukan asumsi, agar langkah koreksi yang diambil tepat sasaran.
SPPG Kalitengah disuspend sementara, evaluasi menyeluruh diperlukan
Perkembangan kasus juga diikuti dengan langkah penghentian sementara operasional SPPG Kalitengah. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, membenarkan bahwa suspend dilakukan sebagai bagian dari prosedur penanganan dugaan keracunan makanan, sambil proses evaluasi dan pemeriksaan berjalan.
Dalam situasi seperti ini, suspend sementara berfungsi sebagai rem darurat agar potensi risiko tidak berlanjut. Namun, keputusan tersebut idealnya diikuti evaluasi menyeluruh pada rantai proses, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Publik akan menunggu apakah temuan inspeksi mengarah pada isu higienitas, penyimpanan yang tidak sesuai, kontaminasi silang, atau faktor lain yang berhubungan dengan keamanan pangan.
Survei dan kasus berbeda konteks, namun sama-sama menuntut perbaikan
Walaupun survei Poltracking dan kasus Sidoarjo sama-sama menjadi sorotan, keduanya perlu dipahami sebagai informasi yang berbeda. Survei menunjukkan adanya keinginan sebagian besar publik agar program tidak dilanjutkan, sementara kasus Sidoarjo memperlihatkan adanya dugaan gangguan kesehatan setelah makanan MBG dikonsumsi. Keduanya dapat bertemu pada satu titik, yaitu kebutuhan pembuktian kualitas dan keamanan pelaksanaan.
Dengan popularitas yang tinggi tetapi kepuasan yang tidak merata, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi standar layanan, serta respons cepat ketika terjadi insiden. Publik tidak hanya menilai ada atau tidaknya program, tetapi juga menilai apakah program tersebut benar-benar aman, konsisten, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Proses pembuktian penyebab kejadian di Sidoarjo akan menjadi salah satu penentu arah kebijakan, termasuk bagaimana perbaikan sistem dilakukan agar MBG tidak lagi menyisakan keraguan.
Pos Terkait
Trending Post
