Tunda Bayar APBD 2025 Jadi Sorotan, Bupati Bogor Pastikan Diselesaikan di APBD Perubahan 2026
INFOPANTULAN.COM, BOGOR– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali dihadapkan pada pekerjaan rumah terkait sejumlah program tahun anggaran 2025 yang mengalami tunda bayar. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, tunda bayar terjadi karena adanya keterlambatan dana bagi hasil (DBH) atau kurang salur dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2024 dan 2025.
Menurut Rudy, kondisi tersebut berdampak pada kemampuan Pemkab Bogor menyelesaikan pembayaran sejumlah pekerjaan yang telah direalisasikan pada tahun anggaran 2025.
“Kenapa terjadi tunda bayar di tahun 2025? Salah satu yang menjadi kendala pemerintah Kabupaten Bogor adalah terlambatnya dana bagi hasil atau kurang salur, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, sejumlah pekerjaan yang sempat tertunda pembayarannya telah diselesaikan pada triwulan pertama 2026. Namun, masih terdapat program yang masuk dalam luncuran 50 hari kerja dengan perpanjangan waktu tambahan dan harus diselesaikan melalui APBD Perubahan 2026.
Rudy menegaskan, sebelum masuk pada pembahasan APBD Perubahan 2026, Pemkab Bogor bersama DPRD harus terlebih dahulu merevisi dan menyepakati KUA-PPAS Perubahan 2026 sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
“Yang prioritas utama adalah melakukan pembayaran yang belum terbayar dalam program tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Namun, Pemkab Bogor tidak hanya akan berkonsentrasi menyelesaikan kewajiban pembayaran. Rudy memastikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak bagi masyarakat juga menjadi prioritas.
Di antaranya, pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan serta program sosial dan ekonomi kemasyarakatan.
Rudy menyebut sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian, antara lain Jalan Dramaga dan jalan di Kecamatan Nanggung. Menurutnya, proses lelang sejumlah program prioritas tersebut sudah berjalan.
“DPRD Kabupaten Bogor berpesan kepada kami untuk lebih cepat dalam menindaklanjuti beberapa usulan-usulan prioritas. Salah satunya adalah Jalan Dramaga, lalu kedua ada jalan di Kecamatan Nanggung,” kata Rudy.
Ia menegaskan, Pemkab Bogor bersama DPRD memiliki arah pembangunan yang sama, yakni mempercepat penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan rata-rata lama sekolah, pembenahan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan sektor sosial ekonomi.
Nilai Tunda Bayar Belum Dibuka
Ketika ditanya mengenai total nilai program yang masih belum dibayarkan, Rudy belum menyebutkan angka secara rinci.
Ia meminta data teknis tersebut nantinya disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.
“Jumlahnya secara detail teknisnya nanti BPKAD kami persilakan untuk dibuka datanya,” ujarnya.
Rudy menambahkan, masyarakat juga dapat melihat informasi terkait pengelolaan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Publik harus tahu, sekarang semuanya sudah menggunakan sistem digital. Teman-teman juga dapat mengakses di Sistem Informasi Pemerintah Daerah, di SIPD, bisa dilihat secara langsung,” katanya.
Menurut Rudy, besarnya wilayah Kabupaten Bogor membuat pekerjaan rumah pemerintah daerah masih sangat banyak. Karena itu, ia mengapresiasi dukungan DPRD Kabupaten Bogor serta berbagai pihak yang memberikan masukan terhadap arah pembangunan daerah.
“Bogor merupakan wilayah yang sangat luas. Kami mengucapkan terima kasih support penuh dari DPRD Kabupaten Bogor, dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bogor, dari partai-partai yang tidak ada di parlemen DPRD Kabupaten Bogor, juga memberikan saran, memberikan masukan untuk kita membangun Bogor bersama-sama,” tandasnya.
Pos Terkait
Trending Post
