Demo di DPRD Kabupaten Bogor, Mahasisiwa HMI Bawa 7 Tuntutan
INFOPANTULAN.COM, BOGOR– Aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor berlangsung cukup dinamis. Massa bahkan meminta untuk masuk ke dalam gedung dewan guna memastikan langsung keberadaan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, beserta jajaran pimpinan DPRD lainnya, Senin (31/8/2026).
Keinginan tersebut akhirnya mendapat respons dari anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Achmad Yaudin Sogir, yang juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi I.
Setelah melalui diskusi bersama perwakilan massa, sejumlah pendemo diperbolehkan masuk ke dalam gedung dan melihat langsung sejumlah ruangan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, mulai dari ruang Ketua DPRD hingga ruang Wakil Ketua DPRD.
Ketua Umum HMI Cabang Bogor, Muhammad Rizki Munandar, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung keberadaan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor.
“Ya, kami ngecek ruangan. Kami mau ngecek apakah benar ada atau tidak adanya Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Kami cek langsung,” ujar Rizki kepada wartawan.
Menurutnya, pengecekan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembuktian empiris terhadap informasi yang selama ini berkembang mengenai keberadaan pimpinan DPRD.
“Jadi kami pengen ngecek secara empiris bahwa memang ada atau tidak Ketua DPRD,” katanya.
Sogir Minta Massa Tetap Tenang
Di tengah aksi tersebut, Achmad Yaudin Sogir meminta massa HMI untuk tetap tenang dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
Sogir juga menerima aspirasi yang dibawa para mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
Perwakilan HMI kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan kasus korupsi yang tengah menjadi perhatian publik di Kabupaten Bogor.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Bogor menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah harus diperkuat, khususnya dalam merespons berbagai persoalan yang berkaitan dengan dugaan korupsi.
Mereka menyoroti pentingnya fungsi checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.
HMI Desak KPK Lebih Transparan
Selain menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Bogor, HMI juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor.
Muhammad Rizki Munandar mengatakan pihaknya mempertanyakan belum adanya informasi mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik khusus terkait wilayah Kabupaten Bogor.
“Kami dari HMI Cabang Bogor ingin KPK Republik Indonesia lebih transparan. Karena yang baru dikeluarkan adalah sprindik umum. Kenapa untuk wilayah Kabupaten Bogor tidak diberikan sprindik khusus?” ujar Rizki.
Menurutnya, HMI berharap KPK dapat memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Rizki menegaskan HMI Cabang Bogor akan terus mengawal kasus yang menjadi perhatian mereka hingga ke KPK RI.
“Kalau memang tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor, kami akan terus melakukan pengawalan dan aksi massa yang lebih besar di gedung KPK RI,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Bogor, Fadhlan Nur Faqih, mengatakan pihaknya tetap meyakini integritas KPK dalam penegakan hukum.
Ia menilai kemungkinan belum diterbitkannya sprindik khusus bisa berkaitan dengan kebutuhan pendalaman data dan fakta dalam proses penanganan perkara.
“Kami meyakini integritas yang dimiliki KPK RI dalam menegakkan hukum dan menghadapi kasus korupsi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor,” katanya.
Meski demikian, HMI tetap mendorong KPK untuk melakukan pendalaman secara lebih khusus terhadap perkara yang berkaitan dengan Kabupaten Bogor.
“Kami mendorong agar KPK bisa mendalami lebih khusus lagi dan bisa menerbitkan sprindik khusus tersebut,” ujar Fadhlan.
Ini 7 Tuntutan HMI Cabang Bogor
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Bogor membawa tujuh poin tuntutan yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Bogor.
Tuntutan tersebut di antaranya:
Mendesak DPRD Kabupaten Bogor memanggil Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk memberikan pertanggungjawaban terkait dugaan keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi.
Melakukan audit terhadap sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Bappenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan.
Membuka transparansi alokasi dana pokok pikiran (pokir) kepada publik.
Melakukan evaluasi terhadap anggaran kegiatan seremonial dinas yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Mendorong realokasi APBD untuk peningkatan infrastruktur dasar, khususnya sektor pendidikan.
Menolak praktik rangkap jabatan demi mengembalikan fungsi pengawasan.
Melakukan audit terhadap efektivitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
HMI menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor.
“Kami dari HMI Cabang Bogor akan terus mengawal kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Bogor,” pungkas Rizki.
Pos Terkait
Trending Post
