Program rekening bank massal 200 juta penduduk, saldo Rp50 ribu dan proyeksi Rp11 triliun
INFOPANTULAN.COM – Pemerintah menyiapkan skema pembukaan rekening bank secara massal untuk masyarakat Indonesia dengan target menjangkau lebih dari 200 juta penduduk. Program ini diarahkan agar setiap warga memiliki akses ke layanan perbankan formal, termasuk pemberian dana awal sebesar Rp50 ribu untuk setiap rekening baru.
Angka kebutuhan anggaran yang beredar mencapai kisaran Rp11 triliun, namun pemerintah menegaskan bahwa nilai tersebut masih berupa proyeksi dan belum menjadi alokasi final dalam APBN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkiraan berbasis asumsi cakupan sekitar 200 juta penerima, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan perhitungan anggaran masih berjalan.
Rekening bank massal ditargetkan untuk lebih dari 200 juta penduduk
Rencana pembukaan rekening bank secara massal muncul sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan target lebih dari 200 juta penduduk, program ini diposisikan bukan sekadar urusan teknis perbankan, melainkan upaya memperluas inklusi keuangan dan literasi keuangan melalui kepemilikan rekening.
Di sisi kebijakan, kepemilikan rekening yang lebih merata diharapkan memudahkan berbagai transaksi keuangan lewat jalur resmi, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat dan terhubung dengan ekosistem layanan keuangan. Pemerintah juga menilai, semakin luas akses ke perbankan dapat membantu memperkuat fondasi layanan keuangan bagi kelompok yang selama ini minim menggunakan layanan formal.
Saldo awal Rp50 ribu per rekening baru, bisa dicairkan
Bagian yang paling menarik perhatian adalah rencana pemberian saldo awal. Setiap rekening baru diproyeksikan memperoleh dana awal sebesar Rp50 ribu, dan saldo tersebut direncanakan dapat digunakan oleh pemilik rekening.
Airlangga menyatakan saldo awal itu bisa ditarik. Jika dihitung secara sederhana, jumlah rekening yang mencapai 200 juta dikalikan Rp50 ribu menghasilkan angka sekitar Rp10 triliun. Namun, total kebutuhan program diperkirakan sekitar Rp11 triliun, sehingga terdapat selisih yang mengarah pada kebutuhan lain di luar saldo awal, seperti pengelolaan program dan komponen pendukung pelaksanaan.
Meski demikian, pemerintah belum menyatakan seluruh angka Rp11 triliun tersebut sudah ditetapkan. Artinya, rincian alokasi tetap menunggu pembahasan lebih lanjut agar skema yang dipakai sesuai dengan perencanaan anggaran dan mekanisme penyaluran.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar