Program rekening bank massal 200 juta penduduk, saldo Rp50 ribu dan proyeksi Rp11 triliun
Proyeksi Rp11 triliun belum final, masih dihitung dalam APBN
Perbedaan antara proyeksi kebutuhan anggaran dan angka final menjadi penekanan penting dalam penjelasan pemerintah. Airlangga menyebut dana direncanakan berasal dari APBN, dengan perhitungan kira-kira Rp11 triliun berdasarkan asumsi 200 juta penduduk dan kebutuhan saldo awal.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan Rp11 triliun sebagai angka final. Ia menyatakan anggaran masih dihitung, sehingga angka yang beredar saat ini dipahami sebagai estimasi kebutuhan, bukan keputusan alokasi yang sudah mengunci besaran dalam APBN.
Purbaya juga membuka kemungkinan penggunaan APBN untuk kebutuhan saldo awal. Ia menilai besaran Rp50 ribu per penerima tidak tergolong terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah penerima yang diproyeksikan, meski keputusan tetap harus melalui proses perhitungan dan pertimbangan anggaran.
Pembukaan rekening dilakukan bertahap sebelum akhir 2026
Program ini tidak dirancang untuk dibuka sekaligus kepada seluruh target penerima. Airlangga menjelaskan pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap, sehingga kebutuhan anggaran juga tidak dikeluarkan dalam satu waktu.
Pemerintah menargetkan program mulai berjalan sebelum akhir 2026. Namun, skema dan tahapan pelaksanaannya masih dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterlibatan otoritas tersebut menunjukkan bahwa implementasi program perlu selaras dengan ketentuan sistem pembayaran, regulasi perbankan, serta pengawasan layanan keuangan.
Model bertahap juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kesiapan infrastruktur, proses identifikasi penerima, serta pengendalian kualitas penyaluran dana awal agar berjalan sesuai target dan prosedur.
BRI dan BSI disiapkan jadi pelaksana awal
Untuk tahap awal, pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan rekening bagi masyarakat. Penunjukan dua bank ini menjadi sinyal bahwa pemerintah menyiapkan pelaksana awal yang memiliki kapasitas layanan luas untuk menjangkau masyarakat.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar