Revisi UU Migas Menunggu Surpres Prabowo, Tim Kajian Segera Dibentuk
INFOPANTULAN.COM – Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) memasuki tahap yang lebih menentukan setelah pemerintah menunggu Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah dokumen itu terbit, pemerintah baru akan membentuk tim dan mengkaji substansi rancangan aturan sebelum berlanjut ke pembahasan bersama DPR.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan RUU Migas kini sudah berada di pihak eksekutif, namun belum bisa masuk ke pembahasan detail karena proses awal masih menunggu Surpres. Dengan begitu, arah kebijakan revisi, termasuk isu kelembagaan sektor hulu migas, masih akan ditetapkan melalui kerja tim kajian yang akan dibentuk setelah Surpres diterima.
RUU Migas di tangan eksekutif, Surpres jadi kunci langkah berikutnya
Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, RUU Migas telah berpindah status menjadi agenda eksekutif setelah sebelumnya menjadi usulan inisiatif DPR. Meski begitu, pemerintah belum bergerak ke tahap pengkajian substansi secara penuh karena menunggu Surpres dari Presiden Prabowo.
“Sekarang sudah ada di eksekutif. Kami sedang menunggu Surpresnya untuk dilanjutkan pembentukan tim dan kami kaji,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, 11 September 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa tahapan revisi belum berhenti pada proses legislasi sebelumnya, melainkan memasuki babak baru di sisi pemerintah.
Dalam praktik legislasi, Surpres biasanya menjadi pintu masuk untuk menyelaraskan posisi pemerintah terhadap materi yang telah disusun DPR. Setelah Surpres, pemerintah dapat melangkah ke pembentukan tim, menyusun daftar sikap, dan menyiapkan kerangka argumen untuk pembahasan bersama. Karena itu, penerbitan Surpres dipandang bukan sekadar formalitas administratif.
Target penyelesaian sebelum akhir 2026 dan fokus isu kelembagaan
Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menyebut pembahasan RUU Migas ditargetkan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Jika jadwal itu berjalan, pemerintah dan DPR akan menghadapi beberapa isu strategis yang saling berkaitan, mulai dari tata kelola sampai struktur kelembagaan di sektor hulu.
Salah satu topik yang terus mengemuka adalah perubahan kelembagaan di wilayah hulu migas. Dalam konteks industri, perubahan struktur biasanya berdampak pada cara pengelolaan wilayah kerja, mekanisme pengusahaan, penyiapan kebijakan, sampai pengawasan. Publik pun menunggu bentuk finalnya, karena revisi UU Migas tidak hanya menyentuh pasal-pasal administratif, tetapi juga berpotensi mengubah cara negara mengelola sektor energi strategis.
RUU Migas yang bergerak menuju fase pembahasan substansial akan menentukan bagaimana peran lembaga-lembaga di hulu bekerja, termasuk pembagian fungsi yang selama ini berjalan. Pada tahap ini, detail rancangan akan sangat berpengaruh terhadap kepastian pelaku usaha dan konsistensi eksekusi kebijakan.
Bahlil menekankan perbaikan tata kelola untuk dorong lifting
Bahlil menempatkan tujuan utama revisi UU Migas pada perbaikan tata kelola sekaligus upaya memudahkan peningkatan produksi dan lifting minyak serta gas bumi. Ia menilai undang-undang ini diarahkan untuk memperbaiki bagian-bagian yang selama ini dinilai kurang berjalan baik, sehingga hambatan dalam sektor dapat ditangani melalui kerangka hukum baru.
“Yang penting adalah undang-undang ini adalah bagian dari proses untuk bagaimana memudahkan kita dalam rangka meningkatkan lifting, memastikan agar berbagai hal yang terkait dengan selama ini yang masih kurang baik, kita akan perbaiki lewat undang-undang ini,” ujar Bahlil.
Fokus pada lifting menjadi relevan karena produksi minyak Indonesia disebut menghadapi tekanan dalam beberapa tahun terakhir. DPR juga menyoroti penurunan produksi atau lifting yang disebut berada di kisaran sekitar 600 ribu barel per hari. Angka tersebut menunjukkan bahwa masalah hulu tidak semata teknis, tetapi juga terkait tata kelola, kepastian regulasi, dan iklim investasi.
Dengan revisi yang diharapkan menciptakan tata kelola lebih baik, pemerintah menargetkan peningkatan kepastian bagi pelaku industri. Pada akhirnya, kepastian regulasi dan perbaikan mekanisme pengelolaan berpotensi menjadi faktor penting untuk mendorong investasi dan aktivitas produksi.
Opsi BUK Migas jadi sorotan, tapi pemerintah belum memutuskan
Isu yang menarik perhatian adalah kemungkinan perubahan kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Dalam pembahasan yang berkembang, BUK disebut dapat mengambil sebagian fungsi yang selama ini dijalankan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa pembahasan kelembagaan belum final. Ia menggarisbawahi bahwa opsi seperti BUK Migas masih berada dalam ruang kajian, dan pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai bentuk yang pernah muncul dalam sejarah pengaturan fungsi serupa.
“Lagi semuanya di dalam pembahasan ya. Ya seperti SKK itu kan sebenarnya juga adalah dulu BPH kan. Lalu kemudian itu dianulir lewat Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian itu sifatnya ad hoc sementara. Nah, saya pikir semua hal itu dimungkinkan saja, yang penting kita cari formulasi yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara ya,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin menyimpulkan lebih dulu skema kelembagaan sebelum tim kajian bekerja setelah Surpres terbit. Meski demikian, isu BUK Migas berpotensi menjadi salah satu titik panas karena menyangkut desain lembaga yang akan memegang fungsi pengelolaan hulu.
Apakah SKK Migas akan hilang? Fungsi bisa dialihkan, tapi belum ada keputusan
Perdebatan berikutnya adalah apakah pembentukan BUK Migas berarti SKK Migas akan dibubarkan. Eddy Soeparno menyatakan skema yang sedang dibahas tidak otomatis mengarah pada pembubaran SKK Migas, melainkan kemungkinan fungsi dan kewenangannya dialihkan kepada badan baru.
Menurut Eddy, badan baru tersebut nantinya harus memiliki fungsi pengusahaan di sektor hulu migas sesuai mandat Mahkamah Konstitusi. Dengan kerangka itu, perubahan kelembagaan lebih mungkin dipahami sebagai penataan fungsi, bukan sekadar pergantian nama lembaga.
Meski demikian, pemerintah sendiri masih menunggu Surpres sebelum membentuk tim kajian secara resmi. Selama tim belum bekerja dan posisi pemerintah belum disusun, berbagai opsi struktur kelembagaan masih dapat berubah sesuai hasil pengkajian.
Kenapa revisi UU Migas jadi sorotan: ketahanan energi dan penerimaan negara
Sektor migas memiliki posisi strategis karena terkait ketahanan energi, penerimaan negara, serta hubungan luas dengan industri petrokimia dan kebutuhan bahan bakar. Dampak penurunan produksi tidak hanya dirasakan di hulu, tetapi juga berpotensi memengaruhi rantai kebutuhan energi yang menopang aktivitas ekonomi nasional.
Jika produksi domestik terus menurun sementara kebutuhan meningkat, Indonesia akan semakin bergantung pada pasokan dari luar. Kondisi seperti ini biasanya mendorong pemerintah untuk mencari cara memperbaiki iklim investasi, memperjelas tata kelola, dan menata kembali kerangka hukum agar kegiatan produksi bisa ditingkatkan.
Dalam konteks itulah revisi UU Migas didorong kembali. Bahlil menilai aturan yang ada perlu diperbarui agar persoalan yang menghambat sektor migas dapat ditangani melalui pendekatan hukum yang lebih sesuai dan mampu menjawab kebutuhan peningkatan lifting.
Surpres Prabowo menentukan arah sikap pemerintah dalam pembahasan dengan DPR
Kini, bola berada di tangan Presiden Prabowo melalui penerbitan Surpres. Dokumen tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah membentuk tim kajian dan menyusun posisi untuk dibawa dalam pembahasan bersama DPR.
Setelah Surpres, pemerintah dan DPR akan berhadapan dengan isu strategis, mulai dari target peningkatan produksi, investasi migas, desain kelembagaan sektor hulu, hingga opsi pembentukan BUK Migas. Karena itu, Surpres dipandang sebagai penentu arah sikap pemerintah terhadap materi yang telah disusun DPR.
Dengan munculnya opsi BUK Migas dan dorongan peningkatan lifting, revisi UU Migas berpotensi membawa perubahan nyata pada tata kelola industri minyak dan gas nasional. Akan tetapi, hingga Surpres terbit dan tim kajian dibentuk, perubahan tersebut belum bisa dipastikan sebagai keputusan yang sudah final.
Pos Terkait
Trending Post
