Dipanggil KPK Terkait Upah Pungut, Jaro Ade Akhirnya Buka Suara: Akui Sudah Berikan Keterangan
INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade, akhirnya buka suara terkait pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan dugaan persoalan upah pungut di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Jaro Ade mengungkapkan, dirinya semula mendapat undangan pemeriksaan pada Selasa bersama sejumlah pejabat Pemkab Bogor, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat.
Namun, jadwal pemanggilan tersebut kemudian mengalami penjadwalan ulang. Melalui Bagian Hukum Pemkab Bogor, ia mendapat informasi bahwa pemeriksaannya dijadwalkan kembali pada Jumat (30/10/2026).
“Saya mendapatkan undangan itu memang hari Selasa. Saya sudah siap, bahkan kami sudah melakukan komunikasi. Sebagai masyarakat yang taat hukum, tentu kami menghormati sebuah proses,” ujar Jaro Ade pada awak media usai Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor, Senin (2/11/2026).
Ia memastikan telah memenuhi panggilan KPK pada Jumat dan memberikan keterangan sesuai dengan hal-hal yang ditanyakan penyidik.
“Saya sudah hadir, sudah memberikan keterangan apa yang diminta keterangannya kepada saya,” tegasnya.
Terkait persoalan upah pungut yang menjadi perhatian KPK, Jaro Ade menyebut pemanggilan sejumlah pihak merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati.
Menurutnya, sebagai pimpinan daerah, dirinya berkewajiban memberikan penjelasan apabila terdapat persoalan di lingkungan pemerintahan yang membutuhkan keterangan dari pejabat daerah.
Meski demikian, Jaro Ade mengingatkan agar proses hukum yang tengah berjalan tidak sampai mengganggu roda pemerintahan, terutama pelayanan kepada masyarakat.
Ia secara khusus mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor untuk tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Ada hal yang lebih penting yang harus saya sampaikan di luar proses itu. Kita menghormati penegak hukum berjalan, tetapi jangan sampai kita terganggu sehingga mengabaikan hal yang lebih penting, yaitu melayani masyarakat,” katanya
Jaro Ade juga menegaskan komitmen Pemkab Bogor dalam memerangi praktik korupsi. Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap berpegang pada fakta integritas yang telah disepakati bersama.
Tak hanya kepada ASN, Jaro Ade turut mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran, maupun koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, masukan masyarakat merupakan bagian penting dari pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor berjalan lebih baik dan tetap kondusif.
“Yang diterima oleh saya, gaji dan yang lainnya itu dari pajak masyarakat. Tentu koreksi dan saran dari masyarakat sangat dibutuhkan karena itu bagian dari kontrol untuk pemerintah daerah,” pungkasnya.
Terkait kemungkinan adanya pemanggilan lanjutan oleh KPK, belum terdapat keterangan lebih lanjut dalam pernyataan Jaro Ade tersebut.
Pos Terkait
Trending Post
