Karhutla, Prabowo minta Polri telusuri peran korporasi dan pemilik HGU
INFOPANTULAN.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta Polri tidak berhenti pada penindakan pelaku karhutla di lapangan. Ia menekankan agar penyelidikan diarahkan sampai ke dugaan keterlibatan korporasi, termasuk penelusuran pihak yang berada di balik kepemilikan perusahaan yang diduga terkait pembakaran hutan dan lahan.
Perintah itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas membahas perkembangan penanganan bencana dan karhutla pada Senin, 7 September 2026. Dalam rapat tersebut, Prabowo menyoroti pola kejadian ketika lahan yang habis terbakar kemudian berubah menjadi area perkebunan dalam waktu relatif singkat, sehingga memunculkan pertanyaan apakah proses itu murni kebetulan, akibat kelalaian, atau justru terkait pembakaran yang disengaja.
Prabowo soroti pola lahan terbakar lalu cepat jadi perkebunan
Menurut Prabowo, perhatian utamanya ada pada rangkaian peristiwa setelah kebakaran terjadi. Lahan yang semula terbakar, lalu dalam tempo singkat beralih fungsi menjadi perkebunan, memunculkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu. Ia meminta aparat menelusuri hubungan antara peristiwa kebakaran, status penguasaan lahan, dan aktivitas lanjutan yang muncul setelah api padam.
Prabowo secara tegas mempertanyakan apakah situasi tersebut menunjukkan unsur kesengajaan serta apakah pihak yang berperan berasal dari masyarakat atau justru dari kalangan korporasi. Pertanyaan itu kemudian dijadikan dasar arahan agar proses hukum tidak hanya menyasar orang-orang yang berada di lokasi, tetapi juga mengarah pada pihak yang memegang kendali atas lahan dan pemanfaatannya.
Polri proses 8 korporasi, 18 perusahaan masih didalami
Dalam rapat yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit melaporkan perkembangan penanganan perkara karhutla. Polri mencatat terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses. Dari jumlah tersebut, 138 tersangka telah diamankan, menunjukkan bahwa penindakan terhadap pihak lapangan terus berjalan.
Selain perkara yang melibatkan individu, kepolisian juga menangani dugaan keterlibatan korporasi. Sebanyak delapan korporasi disebut sedang diproses, sementara keterlibatan 18 perusahaan lainnya masih berada pada tahap pendalaman. Data ini menjadi salah satu fokus karena arah penyelidikan kini tidak sekadar mengejar pelaku langsung, tetapi juga mencari struktur kepemilikan dan kemungkinan motif ekonomi di balik pembakaran.
Prabowo merespons dengan meminta agar nama-nama perusahaan yang sedang diproses segera disampaikan kepadanya. Ia juga menegaskan agar penyelidikan terus dilanjutkan sampai informasi yang dibutuhkan pemerintah tersedia, termasuk bila jumlah yang diproses berkembang pada tahap selanjutnya.
Isyarat sanksi tegas, izin hingga HGU bisa dicabut
Dalam arahannya, Prabowo memberikan sinyal tentang potensi sanksi yang lebih berat bagi korporasi yang nantinya terbukti terlibat. Ia menyebut kemungkinan pencabutan izin, termasuk Hak Guna Usaha atau HGU, apabila hasil penyelidikan dan pembuktian hukum menunjukkan adanya keterkaitan.
Namun, Prabowo juga menekankan bahwa perusahaan yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan belum otomatis dinyatakan bersalah. Keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga proses penegakan tetap mengikuti standar pembuktian dan ketentuan perundang-undangan.
Karhutla di sekitar IKN jadi perhatian khusus
Selain mengarahkan pengusutan korporasi, Prabowo juga menyoroti karhutla yang terjadi di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ia meminta agar kekuatan penanganan kebakaran di wilayah tersebut diperkuat, dengan fokus agar api tidak merambah ke zona inti IKN.
Arahan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang karhutla bukan hanya sebagai persoalan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga sebagai risiko terhadap keberlangsungan proyek strategis. Karena itu, pengerahan aset dan peningkatan kemampuan respons kebakaran diminta dilakukan untuk menahan laju api agar tidak mendekati area inti.
Penegakan diarahkan dari pelaku lapangan ke akar persoalan
Dorongan Prabowo untuk membuka data korporasi dan menelusuri pihak di balik kepemilikan lahan menggambarkan fokus penanganan yang lebih menyeluruh. Penindakan tidak berhenti pada identifikasi orang yang membakar, melainkan memperluas investigasi ke dugaan keterkaitan antara kepentingan usaha dan pemanfaatan lahan setelah kebakaran.
Dengan pola pengusutan seperti itu, aparat diharapkan dapat memetakan rantai hubungan, mulai dari status kepemilikan atau penguasaan lahan, proses perizinan, hingga aktivitas perkebunan yang muncul setelah peristiwa karhutla. Langkah ini memberi ruang untuk menilai apakah ada skema yang memanfaatkan kebakaran sebagai jalan cepat perubahan fungsi lahan.
Pos Terkait
Trending Post
