Kemiskinan berbasis standar internasional, 64,2% penduduk Indonesia 2026
Dalam konteks tersebut, penggunaan standar US$8,30 per hari menjadi semacam “cermin jarak” dibandingkan negara lain yang juga berada di kelas pendapatan menengah atas. Angka 64,2 persen bukan semata-mata indikator bahwa mayoritas penduduk Indonesia miskin, melainkan gambaran bahwa jarak kesejahteraan Indonesia terhadap standar yang sama masih lebar.
Gambaran ini penting untuk membaca arah kebijakan. Status pendapatan menengah atas tidak otomatis berarti semua kelompok masyarakat sudah melewati ambang kesejahteraan yang lebih tinggi. Perlu ada dorongan pada kualitas pekerjaan, peningkatan produktivitas, serta perluasan perlindungan sosial yang lebih efektif.
Makna 64,2 persen, jangan berhenti pada label “miskin”
Data ini mengingatkan bahwa mengukur keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB menggambarkan performa ekonomi secara agregat, sedangkan kesejahteraan rumah tangga bergantung pada seberapa besar pendapatan mereka, stabilitas kerja, serta kemampuan daya beli.
Karena itu, angka 64,2 persen sebaiknya dipahami sebagai hasil pengukuran dengan standar internasional, bukan sebagai pengganti garis kemiskinan nasional BPS. Membaca angka itu secara tepat membantu merumuskan pertanyaan kebijakan yang lebih tajam, misalnya: sektor apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja, bagaimana kualitas pekerjaan yang muncul, dan mengapa sebagian kelompok masih sulit menembus ambang pendapatan tertentu.
Pada akhirnya, tantangannya bukan sekadar mencapai angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang bergerak naik. Tanpa perubahan pada kualitas pekerjaan dan distribusi manfaat pertumbuhan, proporsi penduduk yang berada di bawah standar pendapatan internasional akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar