Kopdes Merah Putih jadi jalur bansos dan subsidi, warung perlu penyesuaian
Namun, pemusatan kanal penyaluran juga menuntut kesiapan operasional, mulai dari kesiapan layanan, pengelolaan data penerima, sampai pengaturan alur barang agar tidak menimbulkan hambatan baru. Perubahan mekanisme dari skema berbasis transfer ke skema berbasis koperasi berpotensi memunculkan kebutuhan adaptasi bagi ekosistem penerima manfaat di daerah.
Warung, kios, dan agen berpotensi kehilangan akses transaksi subsidi
Selama bertahun-tahun, warung, kios, dan agen telah menjadi bagian dari ekonomi harian desa. Banyak di antaranya ikut terlibat dalam distribusi kebutuhan warga, termasuk komoditas yang kemudian mendapatkan subsidi. Ketika akses komoditas diarahkan melalui Kopdes, pola transaksi di tingkat desa dapat ikut berubah, meski bukan berarti semua warung otomatis gulung tikar.
Yang dikhawatirkan adalah jika hanya Kopdes yang memegang jalur untuk komoditas tertentu, pelaku usaha yang sebelumnya menjual produk itu bisa kehilangan sebagian sumber transaksi. Kekhawatiran ini juga disorot oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), yang menilai pemusatan penyaluran pada satu kanal berpotensi memunculkan risiko monopoli, baik dalam aspek distribusi, akses konsumen, hingga informasi.
Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, menyoroti bahwa persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya Kopdes, melainkan seberapa besar kewenangan dan akses Kopdes terhadap barang subsidi, serta bagaimana posisi pelaku usaha lama setelah sistem baru berjalan. Tanpa ruang yang jelas, transisi bisa berujung pada ketimpangan peran di tingkat desa.
Transaksi bisa berpindah tempat, bukan selalu menciptakan ekonomi baru
Kekhawatiran lain datang dari kemungkinan perpindahan transaksi. Jika sebelumnya masyarakat membeli barang bersubsidi melalui kios atau agen di sekitar tempat tinggal, lalu barang tersebut diarahkan sepenuhnya ke Kopdes, maka transaksi yang tercatat di koperasi belum tentu berarti aktivitas ekonomi baru. Sebagian transaksi bisa saja hanya berpindah lokasi dari pelaku lama ke pelaku yang menjadi kanal utama.
Dalam skenario seperti ini, pendapatan kios dan agen berpotensi menurun karena akses terhadap komoditas subsidi berkurang. Karena itu, keberhasilan program tidak semestinya diukur hanya dari besaran nilai transaksi yang masuk ke Kopdes, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlangsungan usaha-usaha mikro yang selama ini menjadi penggerak ekonomi lokal.
Pemerintah juga perlu memetakan apakah kebijakan benar-benar menciptakan aktivitas ekonomi tambahan, misalnya lewat perluasan layanan, integrasi logistik, atau pembentukan kapasitas baru, atau hanya memindahkan arus transaksi dari satu pelaku ke pelaku lain. Ukuran dampak seperti ini penting agar tujuan penguatan rantai pasok tidak berakhir pada melemahnya ekosistem usaha rakyat.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar