
INFOPANTULAN.COM. BOGOR– Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, menegaskan pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan menyusul adanya pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Meski demikian, pria yang biasa disapa Sogir tersebut meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum.
“Semua harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Kita harus taat dengan hukum. Artinya, kita serahkan kepada penegak hukum,” ujarnya, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, DPRD tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan ataupun membangun spekulasi terkait perkara yang tengah ditangani KPK.
“Kita tidak berasumsi dan tidak bisa berspekulasi, karena kita bukan penegak hukum. Siapapun, di manapun, instansi apa pun, mari sama-sama menjaga Kabupaten Bogor agar bersih dari praktik-praktik kolusi dan nepotisme,” tegasnya.
DPRD Tegaskan Fungsi Pengawasan Tetap Berjalan
Saat ditanya mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Sogir menegaskan bahwa pengawasan tetap dilakukan secara berkelanjutan.
“Pengawasan kami tetap berjalan. Setiap waktu kami terus awasi,” katanya.
Terkait informasi mengenai dugaan persoalan upah pungut, Sogir mengaku baru mengetahui isu mengenai adanya dugaan pemotongan tersebut belakangan ini.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan upah pungut sendiri memang memiliki dasar aturan. Namun, terkait dugaan pemotongan yang mencuat, dirinya belum mengetahui secara detail dan menyerahkan persoalan tersebut kepada proses hukum.
“Kalau upah pungut memang ada, itu diatur. Tapi kalau terkait pemotongannya, saya belum tahu. Baru mendengar kemarin soal isu itu,” ujarnya.
Sogir menegaskan, apabila terdapat pihak yang melakukan pemotongan di luar ketentuan yang berlaku, hal tersebut tentu harus dibuktikan berdasarkan aturan dan proses hukum.
Soroti Pengadaan Barang dan Jasa
Selain persoalan tersebut, Sogir juga menyinggung pentingnya pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, mekanisme pengadaan telah memiliki sistem dan lembaga yang menangani, termasuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak ada pihak yang melakukan pengondisian maupun pengarahan yang bertentangan dengan ketentuan.
“Kita tetap menjalankan pengawasan dan terus mengingatkan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Sogir yang juga dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sogir bahkan mengingatkan seluruh pihak, baik aparatur pemerintahan maupun masyarakat, agar memiliki kesadaran moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Mulai dari diri kita sendiri. Kalau sesuatu itu tidak baik, jangan kita lakukan,” ujarnya.
DPRD Akan Panggil Tiga Dinas
Terkait perkembangan pemeriksaan terhadap tiga dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Sogir mengatakan DPRD berencana melakukan pemanggilan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.
Namun, langkah tersebut akan dilakukan dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
“Ya, kami akan memanggil dari DPRD sebagai bukti pengawasan. Untuk mengetahui kebenarannya, tentu kita juga menunggu proses hukum yang sedang ditangani oleh penegak hukum hari ini,” ungkapnya.
Sogir kembali menegaskan bahwa DPRD tidak akan memberikan penilaian apakah seseorang atau pihak tertentu bersalah sebelum adanya pembuktian melalui mekanisme hukum.
“Kita tidak bisa langsung men-judge, oh ini salah atau ini korupsi. Kita belum tahu karena semuanya masih dalam proses hukum,” katanya.
Menurutnya, pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pada akhirnya akan ditentukan melalui proses persidangan.
“Berbicara terbukti atau tidak, nanti di pengadilan, di meja hijau,” pungkasnya.

