Sengketa lahan Sukajaya Bogor, BAM DPR dorong skema TORA untuk warga garap 16 hektare

Ahmad Heryawan menegaskan bahwa langkah berikutnya bisa berupa peninjauan lapangan dan klarifikasi kepada pihak yang diadukan. Ia juga berharap proses tersebut berujung pada keputusan yang membuat masyarakat diuntungkan, bukan hanya berhenti pada perdebatan administratif. Dengan demikian, skema TORA diposisikan sebagai opsi penyelesaian yang memberi ruang pada pengelolaan pertanian warga sambil tetap memperhatikan aspek legalitas.

Implikasi bagi konflik agraria di Bogor dan perlindungan mata pencaharian warga

Kasus Sukajaya memperlihatkan bagaimana konflik agraria sering berangkat dari ketegangan antara penguasaan fisik yang sudah lama berjalan dan status hak yang masih tercatat secara formal. Ketika masa berlaku SHGB masih berjalan hingga 10 Maret 2027, warga cenderung berada pada posisi rentan karena klaim mereka tidak selalu otomatis diakui dalam kerangka perizinan perusahaan.

Baca Juga

WALHI Kalbar Desak Pengawasan Korporasi Diperluas, 51 Perusahaan Terindikasi Hotspot

05 Sep 2026

Namun, bila mekanisme seperti TORA benar-benar ditempuh lewat pemetaan yang cermat dan verifikasi lapangan yang transparan, konflik berpotensi diarahkan menjadi penyelesaian struktural. Bagi warga, hal paling mendesak adalah kepastian bahwa mereka dapat tetap menggarap lahan untuk menopang hidup. Bagi pemerintah dan DPR, tantangannya adalah memastikan penataan ulang dilakukan tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum atas hak yang telah diterbitkan.