INFOPANTULAN.COM, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Sekolah yang direncanakan menerapkan sistem boarding atau asrama tersebut diproyeksikan menampung sekitar 2.000 siswa jenjang SMP dan SMA.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, saat ini lahan yang disiapkan masih dalam tahap land clearing dan pematangan. Dari total lahan seluas lima hektare, sekitar 2,5 hektare tengah dipersiapkan untuk pembangunan.
“Yang pertama saya minta evaluasi terutama terkait bidang yang akan kita kerjasamakan bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia membangun Sekolah Rakyat Bogor Kota,” kata Dedie usai meninjau lokasi pada Rabu (24/9/2026).
Menurut Dedie, pihaknya masih menemukan sejumlah aset milik Pemkot Bogor yang berpotensi dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan Sekolah Rakyat.
Hal tersebut menjadi perhatian karena kondisi lahan di kawasan Rancamaya memiliki kontur yang beragam. Bahkan, terdapat sejumlah bagian yang cukup terjal sehingga perlu diperhitungkan dari aspek konstruksi maupun keselamatan siswa.
“Saya tadi masih melihat ada beberapa potensi aset kita yang bisa nanti dimanfaatkan langsung oleh Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Dedie menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat diprioritaskan karena sasaran peserta didiknya merupakan warga Kota Bogor yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Dengan sistem pendidikan gratis dan fasilitas yang memadai, ia berharap sekolah tersebut dapat membuka peluang lebih besar bagi para siswa untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya.
“Kalau mereka bisa bersekolah di sini, boarding atau asrama, kemudian mendapatkan pendidikan yang baik dengan lokasi yang baik, tentu ke depan akan bisa merubah nasib keluarga mereka,” ungkapnya.
Ia menyebut, selain aspek pendidikan, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Sekolahnya gratis, mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang memadai, dengan fasilitas sarana prasarana juga yang memadai, tentu nantinya ke depannya akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga di Bogor yang selama ini mungkin masih prasejahtera,” katanya.
Namun, Dedie meminta seluruh aspek teknis dipastikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Menurutnya, Pemkot Bogor tidak ingin mengabaikan kenyamanan dan keamanan siswa yang nantinya tinggal sekaligus bersekolah di kawasan tersebut.
“Kita juga mikirin bagaimana kenyamanannya, keamanannya, supaya secara konstruksi nanti mereka merasa nyaman bersekolah di sini, merasa nyaman mereka tinggal di sini,” jelasnya.
Saat ini, proses pembangunan fisik Sekolah Rakyat belum dimulai. Pemkot Bogor masih melakukan pematangan lahan yang ditargetkan selesai pada 9 November 2026.
“Belum dimulai, ini masih land clearing. Baru pematangan lahan sampai dengan 9 November 2026. Setelah itu baru kita akan bicara dengan Kementerian Sosial mengenai rencana pembangunan,” tutur Dedie.
Dari total lima hektare lahan, sekitar 2,5 hektare tengah menjalani land clearing. Sementara sebagian area lainnya akan dimanfaatkan untuk sarana penunjang dan ruang terbuka.
Untuk mendukung akses menuju Sekolah Rakyat, Pemkot Bogor juga tengah membahas rencana pelebaran Jalan Warung Nangka yang menjadi salah satu jalur menuju lokasi.
“Saya sudah bicara juga dengan Kadis PU Kabupaten, Kadis PU Kota, bagaimana caranya jalan dilebarin. Dari Jalan Raya Bogor-Sukabumi masuk ke Warung Nangka agak lebar, masuk ke Sekolah Rakyat,” ujar Dedie.
Selain Sekolah Rakyat, Pemkot Bogor juga menyiapkan sejumlah sarana pendidikan baru di kawasan Bogor Selatan. Di Kertamaya, pemerintah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 12 dan SMP Negeri 24 di belakang GOR Bogor Selatan.
“Memang kita ingin Bogor Selatan ini indeks pembangunan manusianya meningkat dengan sarana prasarana pendidikan yang lebih memadai,” pungkas Dedie.
Terkait pembiayaan, Dedie menyebut pembangunan Sekolah Rakyat akan menggunakan anggaran dari APBN. Pelaksanaannya akan melibatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan dikoordinasikan bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Anggaran Sekolah Rakyat nanti dikeluarkan dari APBN. Saya enggak tahu berapa nilai totalnya, dari Kementerian PU Pusat, kemudian dikoordinasikan bersama-sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
