Desakan ke Pemkot Bogor, DPRD, Dinas Kesehatan, hingga Kemenkes
GARUDA menyatakan akan mendorong evaluasi lintas pihak. Fathan menyampaikan bahwa organisasi tersebut mendesak Wali Kota Bogor, DPRD Kota Bogor, Dinas Kesehatan, hingga Kementerian Kesehatan RI untuk turun tangan mengevaluasi proses layanan yang dipersoalkan.
Menurut GARUDA, penilaian tidak diarahkan untuk menyalahkan dokter atau tenaga kesehatan tertentu. Fokusnya adalah pada pertanggungjawaban institusional, termasuk bagaimana manajemen layanan berjalan, bagaimana informasi disampaikan kepada keluarga, dan sejauh mana prosedur diterapkan secara konsisten.
Rencana aksi unjuk rasa dan permintaan audit kronologi
GARUDA juga memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pelayanan dan manajemen yang dinilai lamban. Fathan menegaskan organisasi tidak ingin berlindung pada kalimat seperti “sesuai prosedur” tanpa menunjukkan data pendukung.
Ia meminta audit kronologi, pemeriksaan keterisian kamar pada rentang waktu yang disebut, serta evaluasi manajemen pelayanan. Fathan juga menyatakan jika memang kamar penuh, rumah sakit perlu membuktikan melalui data. Jika ada persoalan pelayanan, GARUDA berharap tidak ditutupi dan dapat dijelaskan secara terbuka.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai kondisi kamar penuh, opsi VIP, serta respons layanan 112 masih berdasarkan keterangan pasien dan pendamping, sehingga memerlukan klarifikasi dari RSUD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Hak jawab tetap terbuka.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar