Gugatan PHPU Pilpres 2024, Aliansi Gibran Pertanyakan Timing di MK

Reyhan mengaitkan gugatan dengan stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran

Reyhan juga mengaitkan gugatan dengan keberlangsungan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mempertanyakan apakah langkah hukum tersebut berpotensi mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan, terutama dalam konteks pembangunan perekonomian Indonesia.

Dalam penilaiannya, pertanyaan mengenai diskualifikasi tidak berhenti pada ranah hukum semata, tetapi mulai menyinggung stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan. Meski demikian, Reyhan juga tidak menyebut adanya bukti konkret yang menunjukkan gugatan tersebut dirancang untuk menjatuhkan pemerintahan; yang terkonfirmasi, hingga saat ini, adalah adanya gugatan ke MK, tuntutan diskualifikasi, serta respons keras dari kubu pendukung Gibran.

Gugatan muncul saat isu politik nasional menghangat

Baca Juga

KPK Sita Rumah Mewah Anggota DPRD Bengkulu di Jakarta Selatan

01 Sep 2026

Gugatan terhadap Gibran muncul di tengah suasana politik nasional yang semakin ramai. Perbincangan publik tidak hanya berkisar pada jalannya pemerintahan, tetapi juga menyentuh arah politik ke depan, termasuk dinamika menuju tahun 2029 serta posisi partai dan kelompok pendukung pemerintah.

Dalam situasi seperti itu, perkara di MK cenderung mendapat perhatian lebih luas. Bagi pihak penggugat, persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan syarat pencalonan Gibran. Sementara bagi Aliansi Gibran, kemunculan gugatan yang dianggap terlambat menjadi dasar untuk memandangnya sebagai sesuatu yang patut dicurigai dan memiliki kemungkinan motif politik lain.