Kesiapsiagaan Polri Hadapi Operasi Aman Nusa 2026 di Cikeas Bogor
INFOPANTULAN.COM – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo, menegaskan kesiapsiagaan Polri menghadapi rangkaian bencana alam dan dinamika sosial yang berpotensi meningkat. Penegasan itu disampaikan saat Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II Tahun 2026 di Satlat Brimob Cikeas, Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada Senin 7 September 2026.
Dalam apel tersebut, Dedi mengaitkan tingginya kerawanan bencana dengan kondisi geologis, geografis, dan klimatologis Indonesia yang kompleks. Ia menyoroti posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire yang meningkatkan risiko gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, serta bencana alam lain, sehingga persiapan sejak fase prabencana hingga pascabencana menjadi kebutuhan mendesak.
Operasi Aman Nusa 2026 disiapkan untuk respons berlapis
Dedi menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sejak Januari 2026 hingga saat ini tercatat sebanyak 1.730 kejadian bencana alam di Indonesia. Angka ini menggambarkan bahwa ancaman tidak hanya bersifat sesekali, melainkan berulang dan dapat muncul di berbagai wilayah dengan karakter yang berbeda.
Ia menjelaskan, jenis bencana yang mendominasi meliputi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Rangkaian kejadian tersebut turut menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, yakni 397 orang meninggal dunia dan lebih dari 4 juta orang harus mengungsi, yang berarti tekanan terhadap layanan dasar, keamanan lingkungan, hingga pemulihan psikologis masyarakat akan terus meningkat.
Fokus pada banjir, cuaca ekstrem, longsor, dan karhutla
Dalam operasi yang dipersiapkan, Polri menekankan pentingnya respons cepat dan terukur. Pada situasi banjir dan cuaca ekstrem, misalnya, tantangannya biasanya berkaitan dengan akses menuju lokasi terdampak, keselamatan personel, serta pengaturan arus warga agar tidak menambah korban. Pada saat yang sama, tanah longsor menuntut koordinasi ketat karena risiko susulan dapat terjadi di area yang sama.
Untuk kebakaran hutan dan lahan, Dedi menempatkan kebutuhan penanganan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pada pengendalian dampak lanjutan seperti gangguan kesehatan akibat asap, pengamanan perimeter, serta dukungan logistik bagi warga yang terpaksa berpindah tempat. Karena itu, kesiapsiagaan tidak bisa berhenti pada satu jenis tindakan, melainkan harus mencakup rangkaian dukungan yang saling melengkapi.
Aktivitas vulkanik menjadi pengingat bencana dapat terjadi kapan saja
Dedi juga mengarahkan perhatian pada peningkatan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api. Pada 6 September 2026, aktivitas erupsi tercatat terjadi di beberapa gunung, di antaranya Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, serta Gunung Ili Lewotolok dan Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara.
Menurut Dedi, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa bencana dapat muncul kapan pun dan di mana pun. Karena itu, strategi kesiapsiagaan perlu dibangun menyeluruh, mulai dari fase prabencana untuk mitigasi dan kesiapan sumber daya, lalu fase tanggap darurat untuk penanganan korban, hingga fase pascabencana yang berfokus pada pemulihan.
Dukungan Polri: evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan, hingga trauma healing
Melalui Operasi Aman Nusa II, Polri menyiapkan berbagai dukungan untuk mempercepat penanganan bencana. Bentuk dukungan itu meliputi pengerahan personel, pencarian dan evakuasi korban, pengamanan lokasi terdampak, pengaturan lalu lintas, serta penyiapan jalur evakuasi yang memudahkan mobilitas tim dan warga.
Selain itu, Polri juga menyiapkan pendirian dapur umum dan rumah sakit lapangan. Dukungan air bersih serta bantuan logistik menjadi bagian penting agar kebutuhan dasar korban dapat dipenuhi secara lebih cepat, terutama saat akses distribusi terhambat. Di sisi layanan, Polri menyebut adanya pelayanan kesehatan serta dukungan psikososial dan trauma healing, dengan perhatian khusus pada anak-anak dan kelompok rentan yang terdampak langsung secara fisik maupun psikologis.
Penanganan terpadu dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat
Dedi menekankan bahwa seluruh penanganan dilakukan secara terpadu. Pelibatan TNI, badan penanggulangan bencana, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat diharapkan membuat respons lebih sinkron, mulai dari pemetaan kebutuhan hingga pelaksanaan bantuan di lapangan.
Dalam apel tersebut, ia juga menekankan prinsip kerja yang mengutamakan ketepatan data, kecepatan gerak, dan ketelitian pelaksanaan. Dengan pendekatan itu, operasi diharapkan mampu menjaga keselamatan personel maupun warga, sekaligus mempercepat pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak.
Pos Terkait
Trending Post
