Mengurus Surat Cerai Kini Dinilai Semakin Mudah, Ini Prosedur Lengkapnya
Ilustrasi perceraian (ist)INFOPANTULAN.COM, Jawa Barat — Proses pengurusan surat cerai atau akta cerai kini akan lebih mudah dan jelas bagi warga masyarakat di Jawa Barat. Dalam artikel Info Pantulan kali ini, kita akan mengupas tuntas tahapan hukum yang harus dilalui pasangan yang ingin bercerai, mulai dari pengajuan gugatan hingga penerbitan akta cerai.
Dikutip dari Hukumonline secara garis besar, cara mengurus surat cerai dilakukan dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, sementara bagi yang beragama selain Islam, prosesnya dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
“Khusus bagi yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 132 KHI, gugatan cerai dapat diajukan oleh pihak istri. Sedangkan jika keinginan cerai datang dari pihak suami, menurut Pasal 129 KHI, suami dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak,” dikutip dari artikel Hukumonline.com.
Tahapan di Pengadilan Agama
Disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP 9/1975, panitera pengadilan wajib mengirimkan satu lembar salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, paling lambat 30 hari sejak putusan tersebut ditetapkan. Jika perceraian berlangsung di wilayah berbeda dari tempat perkawinan dilangsungkan, salinan putusan juga akan dikirimkan ke PPN di tempat perkawinan tersebut dicatatkan.
Setelah proses pendaftaran selesai, panitera memiliki waktu maksimal 7 hari sejak putusan diberitahukan kepada para pihak untuk menerbitkan akta cerai sebagai bukti sah perceraian.
Tahapan di Pengadilan Negeri
Sementara itu, bagi masyarakat non-Muslim yang mengurus perceraian melalui Pengadilan Negeri, prosedurnya sedikit berbeda. Panitera akan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di wilayah tempat perceraian terjadi, untuk kemudian didaftarkan.
Para pihak yang bercerai selanjutnya wajib melaporkan perceraian tersebut ke instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan melampirkan sejumlah dokumen, di antaranya salinan putusan Pengadilan Negeri, kutipan akta perkawinan, formulir akta perceraian yang telah diisi lengkap, fotokopi KTP, serta fotokopi Kartu Keluarga (KK).
Pengalaman Warga: Layanan Kini Lebih Transparan
Seorang warga Bogor yang enggan disebutkan namanya turut membagikan pengalamannya dalam mengurus surat cerai. Ia menilai bahwa proses tersebut kini semakin mudah dan bisa diajukan secara personal oleh warga tanpa harus melalui perantara.
“Pengurusan surat atau akta cerai di Bogor dinilai semakin transparan dan terbantu oleh layanan digital, meski proses hukum tetap harus melalui persidangan di pengadilan,” ujarnya.
menurut warga dengan adanya kejelasan prosedur ini diharapkan dapat lebih memahami hak dan langkah hukum yang perlu ditempuh dalam proses perceraian, baik melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Pos Terkait
Trending Post
