Pertama, kata Jenal Mutaqin, ada beberapa pemilik usaha yang belum masuk dan terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), sehingga menjadi potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD).
Lalu, dari penghitungan manual yang dilakukan petugas saat inspeksi, ada ketidaksesuaian antara jumlah motor yang dititipkan dengan jumlah setoran pajak yang masuk ke kas daerah Kota Bogor.
“Maka langkah ke depan, kita akan undang ke Balai Kota untuk memastikan semua patuh terhadap aturan dan kasnya, uangnya, pajaknya masuk resmi kepada pemerintah. Sehingga dampaknya dikonversi menjadi pembangunan yang bermanfaat untuk warga,” jelas Jenal Mutaqin.
Pos Terkait
Trending Post
03
x
x
Tidak ada komentar