Perdana, SMPN 2 Kota Bogor Jalani Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Kota Bogor, Tatik Kartawati, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menghadapi penilaian Ombudsman RI.
Menurut Tatik, persiapan dilakukan dengan memastikan standar pelayanan sekolah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk kelengkapan administrasi, sarana dan prasarana, serta mekanisme pengaduan.
“Yang pasti kami memastikan bahwa standar pelayanan kami berjalan. Kemudian kami memastikan tidak ada maladministrasi, juga kemudian sarana dan prasarana yang memang harus dimiliki oleh SMP Negeri 2 Bogor sebagai penyelenggara pelayanan publik,” kata Tatik.
Ia menyebut dokumen administrasi yang diminta Ombudsman telah dipersiapkan dan dimasukkan melalui tautan yang disediakan. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang pelayanan juga telah disiapkan.
Tatik mengatakan SMP Negeri 2 Kota Bogor selama ini telah memiliki mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan melalui sejumlah kanal, mulai dari WhatsApp khusus, media sosial Instagram, website sekolah, hingga pemindaian barcode yang tersedia di sejumlah titik.
“Kalau di kami kita bisa masuk memang lewat WA khusus, hotline kami ada. Bisa lewat IG. Bisa lewat website kami. Bisa scan barcode juga, di beberapa titik kami siapkan scan barcode,” ungkapnya.
Menurut Tatik, tidak ada pelatihan khusus yang dilakukan hanya untuk menghadapi penilaian Ombudsman. Sebab, pelayanan dan pengelolaan pengaduan sudah menjadi bagian dari kegiatan sekolah sehari-hari.
Namun, pihaknya tetap melihat pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pelayanan publik, terutama dalam hal komunikasi dan pelayanan prima.
“Yang pertama, pelatihan untuk tenaga pelayanan publik kami. Yaitu tadi, bagaimana public speaking yang bagus, pelayanan prima itu seperti apa,” ujarnya.
Pengaduan Didominasi Persoalan Perilaku Siswa
Tatik mengungkapkan, sejauh ini jumlah pengaduan yang masuk ke SMP Negeri 2 Kota Bogor relatif tidak banyak. Salah satu pengaduan yang pernah diterima berkaitan dengan perilaku siswa, termasuk dugaan perundungan atau bullying.
Untuk menangani persoalan tersebut, sekolah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
Ia menjelaskan setiap pengaduan yang masuk akan diterima dan dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak sekolah melakukan verifikasi terhadap substansi laporan dan menentukan pihak yang berwenang untuk menanganinya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar