
INFOPANTULAN.COM – Kota Bogor menghadapi persoalan sisa pangan yang cukup besar, dengan potensi terbuang mencapai 114,16 ton setiap hari. Angka ini dirinci berasal dari rumah tangga, kafe, penyelenggaraan makan bergizi gratis (MBG) di sekolah, hotel, hingga restoran, berdasarkan riset Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2026. Paparan tersebut disampaikan dalam kegiatan “Rame-Rame Pasar Hijau Kota Bogor” di Dieu Geura Arts and Community Space, Kota Bogor, pada Sabtu, 26 September 2026.
Dalam rincian harian, sisa pangan dari rumah tangga mencapai 82,71 ton, disusul kafe 10,12 ton, MBG sekolah 10,37 ton, hotel 5,57 ton, serta restoran 5,39 ton. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pemborosan pangan tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan menyebar di berbagai aktivitas konsumsi pangan di perkotaan, sehingga perlu kolaborasi lintas pihak untuk menekan jumlah limbah yang berujung terbuang.
Jika melihat angka per hari, rumah tangga menyumbang porsi paling besar dibanding kelompok lain. Sebesar 82,71 ton sisa pangan mengindikasikan pola pengelolaan makanan di tingkat keluarga masih menyisakan peluang perbaikan, mulai dari perencanaan belanja, porsi masak, hingga kebiasaan menyimpan bahan pangan. Pada praktiknya, sisa makanan sering muncul ketika rumah tangga memasak lebih banyak dari kebutuhan atau tidak memanfaatkan bahan yang sebenarnya masih layak konsumsi.
Besarnya kontribusi dari rumah tangga juga memberi sinyal bahwa intervensi yang menyasar perilaku harian akan sangat menentukan. Gerakan pengurangan pangan berlebih, misalnya melalui kebiasaan merencanakan kebutuhan makan, mengatur menu, dan mengolah sisa makanan menjadi hidangan lain, dapat menjadi langkah yang lebih mudah diterapkan karena berada dekat dengan ruang kendali warga.
Selain rumah tangga, aktivitas usaha dan layanan publik juga turut menyumbang sisa pangan. Kafe mencatat 10,12 ton per hari, sementara program MBG di sekolah menghasilkan 10,37 ton sisa pangan. Angka MBG menarik karena program ini justru dirancang untuk memastikan pemenuhan gizi, namun dalam pelaksanaannya tetap ada tantangan terkait porsi, variasi menu, hingga penerimaan peserta didik.
Hotel dan restoran masing-masing menyumbang 5,57 ton dan 5,39 ton per hari. Pada sektor ini, sisa pangan lazim berkaitan dengan dinamika layanan, seperti estimasi jumlah tamu atau pelanggan, standar penyajian, dan pengelolaan stok bahan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengurangan limbah pangan tidak cukup hanya mengandalkan edukasi konsumen, tetapi juga perlu perbaikan tata kelola di fasilitas yang menyiapkan makanan dalam skala lebih besar.
Project Manager Pangan Kota Kita KRKP, Wahyu Ridwan Nanta, menyatakan persoalan pangan kota tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan ruang kolaborasi yang mempertemukan pengetahuan, kebijakan, pelaku usaha, serta konsumen agar perubahan tidak berhenti di level kampanye, melainkan menjelma menjadi sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Wahyu juga menekankan bahwa upaya pengurangan pemborosan pangan dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Ia menyebut Pemerintah Kota Bogor telah mendorong gerakan Aksi Sadar Kurangi Pangan Berlebih (ASINAN) Bogor. Gerakan semacam ini relevan karena menyentuh kebiasaan inti warga, sekaligus memberi kerangka praktik untuk mengurangi jumlah makanan yang terbuang.
Dosen Sekolah Vokasi IPB University, Widya Hasian Situmeang, menyoroti keterkaitan persoalan sisa pangan dengan ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah. Ia menilai Kota Bogor memiliki daya beli, tetapi tidak memiliki daya produksi pangan yang memadai, sehingga alur pangan menjadi lebih rentan terhadap pemborosan ketika pasokan dan konsumsi tidak berjalan seimbang.
Widya juga menyoroti beban pengelolaan pangan di tingkat rumah tangga yang banyak dijalankan perempuan. Istilah yang ia gunakan adalah perempuan sebagai food keeper, peran yang mencakup memilih jenis pangan, menyusun menu, membeli bahan, menyiapkan makanan hingga menangani sisa atau limbah pangan. Dengan posisi seperti ini, perubahan kebiasaan pengelolaan makanan akan sangat bergantung pada dukungan pengetahuan, akses informasi, serta ketersediaan praktik yang mudah diterapkan di rumah.
Kegiatan “Rame-Rame Pasar Hijau Kota Bogor” tidak berhenti pada pemaparan data. KRKP menggelar talkshow, bazar pangan lokal, pameran sistem pangan perkotaan, konsultasi tanaman dan hewan bersama pakar IPB University, serta workshop pemanfaatan sisa pangan. Peserta diajak memandang sisa makanan bukan sekadar limbah, melainkan bahan yang masih dapat diolah menjadi produk atau peluang usaha.
Pendekatan ini penting karena mengubah cara pandang warga. Saat sisa pangan diperlakukan sebagai sumber daya, peluang muncul untuk mengurangi volume pembuangan, sekaligus mendorong kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Dalam konteks Kota Bogor, upaya seperti ini juga bisa menjadi jembatan antara edukasi dan praktik, sehingga warga tidak hanya memahami masalah, tetapi juga tahu langkah konkret yang bisa dicoba.
Founder Salam Rancage, Aling Nur Naluri Widianti, menilai penerapan bisnis hijau masih menghadapi tantangan bagi pelaku usaha pangan. Ia menyebut bisnis hijau kerap sulit bertahan lama dan tidak selalu menghasilkan keuntungan bagi sebagian besar pelaku usaha.
Meski demikian, Aling menilai ekosistem Kota Bogor punya peluang untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Harapannya, jejaring antaraktor sistem pangan Kota Bogor semakin kuat sekaligus mendorong perubahan kebiasaan, mulai dari merencanakan belanja, menyimpan bahan pangan, mengolah makanan, hingga mengelola sisa pangan yang muncul setiap hari.


Tidak ada komentar