Adapun pihak yang akan dilibatkan sebagai pelapor awal di antaranya RT dan RW, kader KPWK, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas. Informasi yang masuk nantinya akan dihimpun dan ditampilkan melalui dashboard yang dapat mendukung koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Sehingga informasi itu terdokumentasi dan masuk ke dalam dashboard Forkopimda di tingkat kota. Ini akan memudahkan koordinasi dalam rangka upaya preemtif dan preventif agar permasalahan bisa kita cegah sejak dini,” jelasnya.
Menurut Hidayatulloh, SIPEKA nantinya tidak hanya berfungsi sebagai sistem pelaporan, tetapi juga menghasilkan peta kerawanan di masing-masing wilayah.
Dengan adanya peta tersebut, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang terjadi secara lebih cepat dan terukur, termasuk melihat kondisi berdasarkan grafik maupun statistik.
“Ending-nya adalah peta kerawanan. Kalau teman-teman ingin tahu di wilayah Kecamatan Tanah Sareal ada masalah apa, berdasarkan informasi yang real-time, nanti bisa dalam bentuk grafik atau statistik,” ungkapnya.
Data tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi Wali Kota Bogor dalam menentukan intervensi program. Jika suatu wilayah memiliki persoalan tertentu, perangkat daerah terkait dapat diarahkan untuk hadir memberikan penanganan.
“Jadi itu menjadi dasar pengambilan keputusan nanti, Pak Wali, bahwa di sana butuh program ini. Maka dinas terkait harus hadir di situ,” katanya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar