google-site-verification: googlee764d4e3cb0d20cc.html

MBG dinyatakan gagal, Menko Pangan Zulkifli Hasan minta pembenahan bertahap

Abdul Halim
7 Sep 2026 07:00
Ekonomi 0 10
4 menit membaca

Gagasan pembenahan bertahap ini penting karena MBG menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan. Jika program dihentikan, dampaknya bisa langsung terasa pada akses pemenuhan gizi. Karena itu, pemerintah memilih melanjutkan program sambil melakukan koreksi pada mekanisme pelaksanaan.

Alasan MBG tetap jalan: mandat konstitusi dan cegah siklus kurang gizi

Zulhas menjelaskan alasan mengapa MBG harus diberikan meski ada kegagalan dalam implementasi. Ia menilai negara tidak bisa serta-merta mengabaikan pemenuhan gizi sebagai kewajiban yang melekat pada tanggung jawab konstitusional.

Ia juga mengaitkan persoalan gizi dengan isu kemiskinan. Zulhas menyoroti pola yang menurutnya tidak boleh dibiarkan berulang, yakni kondisi kurang gizi pada anak yang berasal dari keluarga miskin dapat berlanjut lintas generasi. Dalam pandangannya, program MBG menjadi instrumen untuk memutus rantai tersebut melalui intervensi yang lebih terarah pada kebutuhan nutrisi.

Dengan kerangka seperti itu, kegagalan pelaksanaan tidak diperlakukan sebagai alasan untuk menghentikan kebijakan, melainkan sebagai dasar untuk memperbaiki cara negara menjalankan kewajibannya.

“Bukan kebijakannya yang salah”, tetapi pelaksanaannya

Dalam penjelasan yang lebih spesifik, Zulhas membedakan antara kebijakan dan implementasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan penyediaan pemenuhan gizi dinilai tetap perlu, sementara kesalahan terjadi pada manajemen dan ketepatan pelaksanaan di lapangan.

Ia menyebut perlunya perbaikan karena masalah yang terjadi merupakan konsekuensi dari cara program dijalankan, bukan dari tujuan programnya. Pernyataan ini sekaligus mengarahkan evaluasi publik agar tidak berhenti pada label “gagal”, melainkan melihat perubahan apa yang dilakukan pemerintah setelah pengakuan tersebut.

Dalam konteks pemerintahan, pendekatan seperti ini biasanya menuntut transparansi proses, termasuk perbaikan alur distribusi, pengadaan, pendampingan, serta mekanisme kontrol mutu. Meski Zulhas tidak merinci teknisnya dalam forum tersebut, arah perbaikannya jelas, yaitu mengoreksi tata kelola program.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x